Bawaslu Kota Palu Masifkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilwakot Palu

oleh -
Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta saat menyampaikan materi. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palu terus masifkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu.

Salah satu upaya pengawasan partisipasi tersebut, Bawaslu Kota Palu mengadakan sosialisasi partisipatif yang disampaikan kepada masyarakat, bertempat di Warung Kuning Kota Palu, Kamis (05/11/2020), malam.

Adapun yang bertindak sebagai pemateri dalam sosialisasi partisipatif yakni Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta dan Akademisi, Kasman Jaya Sa’ad.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta mengatakan, dalam pengawasan partisipatif yang dilaksanakan pihaknya sejak Pemilu 2019 lebih banyak temuan dibandingkan laporan.

“Temuan itu adalah pengawasan aktif dari pengawasan pemilu, sementara kalau laporan itu yang disampaikan masyarakat kepada Bawaslu,”ujarnya.

Ivan mengungkapkan, sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Kota Palu tidak mesti harus melakukan penindakan. Sebenarnya, Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan.

“Namun, ketika apa yang kita awasi tidak mengindahkan peraturan dalam pengawasan, maka baru kita melakukan penindakan,”ungkapnya.

“Terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kami sudah sampai himbauan sampai pada tingkat kelurahan, bahkan bantuan sosial pun kami sudah memberikan himbauan kepada pemerintah setempat sebagaimana ketentuan dan undang-undang dan kewenangan yang melekat pada kami,”sambungnya.

Ivan menyatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sempat berhenti beberapa tahapan selama 3 bulan lebih, dikarenakan pandemi, kemudian dikeluarkan Perppu nomor 2 Tahun 2020 dan disahkan menjadi undang-undang nomor 6 Tahun 2020 untuk lanjutan pelaksanaan Pilkada.

Ivan menerangkan, dalam pelaksanaan Pilkada kali ini, harus mengedepankan protokol Kesehatan, karena itu merupakan amanat undang-undang yang diserahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan covid-19.

“Kami tidak pungkiri bahwa ada Paslon yang risihbdengan kami, seolah terlalu ketat pengawasan. Sebab, dalam pengawasan protokol kesehatan covid-19 yang diperketat terdapat sangksi pidana,”terangnya.

Dia menyampaikan, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk mengeksekusi seperti membubarkan kampanye Pasangan Calon (Paslon) karena menurut dia undang-undang yang mengatur hal tersebut, namun sebelum membubarkan Bawaslu terlebih dahulu lakukan pencegahan untuk menyampaikan penerapan protokol kesehatan.

“Mengapa slogan Bawaslu yaitu cegah, awasi, dan tindak, jadi bukan tindak, awasi, cegah, sehingga kita harus melakukan pencegahan dulu baru kemudian melakukan penindakan,”ucapnya.

Sementara itu, salah satu akademisi, Kasman Jaya Sa’ad menyebut, indikator berhasilnya Pilkada ialah proses pemilihan itu bisa berlangsung kalau seluruh jajaran penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu sampai pada tingkat ranting menjadikan Pilkada itu berlangsung baik.

“Penyelenggara harus melakukan banyak hal dengan membuktikan kerja-kerja secara profesional dan mandiri, karena masyarakat juga menjadi pengawal bagi penyelenggara,”sebutnya.

Dia menjelaskan, pentingnya dalam proses pemilu hadir sebuah pengawasan, karena jika tanpa pengawasan masyarakat akan membiarkan pelanggaran terjadi dimana-mana.

“Karena itu KPU sebagai penyelenggara otoritas tekhnis penyelenggara Pemilu tidak boleh dibiarkan sendiri bekerja kita juga harus mendorong dilaksanakan peraturan sebagaimana yabg berlaku,”jelasnya.

“Sehingga, kontestan merasa nyaman untuk bertanding, dengan begitu kandidat menganggap bahwa ini pemilu yang adil karena KPU bisa diawasi,”tambahnya.

Kasman menegaskan, pengawasan partisipasi masyarakat merupakan barometer keberhasilan dari pengawasan pemilu, karena dengan keterbatasan personil Bawaslu itu tidak mungkin bisa menjangkau semua daerah di Kota Palu.

“Kita berharap keterlibatan masyarakat untuk mengawasi bersama Bawaslu, karena penting kehadiran masyarakat dalam pengawasan dengan melaporkan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah di Kota Palu,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *