PALU, SULTENGNEWS.COM – Bantuan kebencanaan Rp 102 miliar yang masuk di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah tersalurkan sejak Tahun 2019.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sulteng, A.Haris saat ditemui sultengnews di kantor BPKAD Sulteng, Selasa (05/01/2021).
“Untuk sekarang tidak ada lagi anggaran yang di pegang oleh BPKAD. Jadi yang kita kelola hanya pasca bencana Rp 102 miliar, itu saja yang lain tidak ada,”ujarnya.
Dikatakan, bantuan kebencanaan telah masuk sejak pasca gempa dan tsunami 28 September 2018, tiga hari setelah bencana dana bantuan masuk di keuangan dari beberapa provinsi kabupaten dan kota sebesar Rp 102 miliar.
Dari 102 miliar itu, kata Haris, yang terbesar adalah bantuan dari DKI Jakarta sebanyak Rp 60 miliar.
“Bantuan yang masuk itu tersebar, tapi saya lupa datanya, tapi hampir separuh kabupaten dan kota di provinsi se-Indonesia memberikan bantuan ke kita melalui kas daerah Sulteng,”ucapnya.
“Kemudian, 102 miliar itu kita sudah alokasikan ke beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah),”lanjutnya.
Haris menerangkan, anggaran Rp 102 miliar dialokasikan kepada beberapa intansi pemerintahan di Sulteng seperti Dinas Pendidikan sebanyak Rp 6 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp 14 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejumlah Rp 73 miliar, dan BPBD Sulteng senilai 1 miliar, sementara bantuan keuangan ke kabupaten dan kota yang terdampak bencana sebesar Rp 7 miliar.
“Semuanya sudah tersalurkan, kalau yang ada Juknisnya hanya di PUPR yang 60 miliar dari DKI Jakarta, itu mereka langsung di arahkan untuk infrastruktur,”terangnya.
Haris menyampaikan, alokasi anggaran tersebut berdasarkan usulan dari OPD, dari total Rp 102 miliar yang paling besar, kata dia di PUPR.
“Jadi sudah tidak ada lagi bantuan yang akan masuk, karena total anggaran yang telah masuk telah disalurkan pada 2019,”pungkasnya. DAL
