PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Provinsi Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unstansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, membahas penanganan banjir di Kabupaten Parigi Moutong ( Parimo).
RDP kali ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Hj Zalzumida A. Djanggola SH, CN dengan menghadirkan instansi teknis terkait berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin ( 29/8/22).
Ada sejumlah informasi mengemuka dalam rapat tersebut, terutama yang bertanggungjawab masalah banjir dari aliran sungai Sausu yang sudah melanda tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sausu, Balinggi dan Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.
Hadir juga dalam RDP itu beberapa Anggota DPRD Sulteng yakni Dr.Ir.Alimudin Pa’ada, H.Nasser Djibran, Aminullah BK, I Nyoman Slamet, Ibrahim A.Hafid, Ismail Junus dan Fairus Husen Maskati.
Sementara dari instansi terkait hadir Balai Wilayah Sungai Sulawesi-III, Balai Pelaksanaan Jalan Sulteng, BPBD Provinsi Sulteng, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sulteng dan Dinas ESDM Provinsi Sulteng.
Dalam RDP ini, Hj.Zalzulmida A. Djanggola menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Parimo sudah sangat memperihatinkan, karena tidak hanya satu atau dua kali terjadi, namun sudah terjadi secara berturut-turut dalam kurung waktu yang sangat berdekatan dan hampir setiap tahun banjir tersebut terjadi secara berulang-ulang.
“Saya minta OPD teknis serius menangani persoalan ini,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, beberapa tahun lalu juga telah terjadi banjir yang menyebabkan jembatan di Desa Boyantongo mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun di tahun ini banjir tersebut kembali melanda Desa Torue dan menelan begitu banyak korban, diantaranya banyaknya rumah warga yang mengalami rusak yang cukup parah dan hanyut terbawa banjir. Bahkan sampai menewaskan warga sekitar.
Berdasarkan informasi yang ada, warga yang meninggal dunia akibat banjir tersebut sekitar tiga orang, empat yang hilang, serta puluh warga yang mengalimi luka berat maupun ringan, termasuk lahan pertanian atau persawahan milik warga juga ikut mengalami kerusakan yang cukup parah.
Zalzulmida mengaku, saat melakukan kegiatan reses di wilayah Parigi Mouton, keluhan warga yang sangat menonjol adalah terkait masalah banjir yang kian terus terjadi dan meminta agar persoalan banjir tersebut secepatnya bisa diatasi dengan cepat dan sistematis, agar banjir tersebut tidak lagi terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Olehnya, Zalzulmida A. Djanggola secara tegas minta kepada seluruh instasi/OPD/mitra kerja, agar serius dalam penangan banjir tersebut secara secepat, terpadu dan holistik serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak khususnya kepada warga yang sudah kehilangan tempat tinggal, serta warga yang sudah kehilangan mata pencaharian.
Dalam RDP itu, Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulteng Drs.Arfan, M.Si, membenarkan penyampaian Zalzulmida A. Djanggola terkait banyaknya warga yang mengalami korban akibat banjir tersebut, karena berdasarkan informasi dan data yang diproleh dari kunjugan langsung kedaerah yang terdampak banjir dan juga berdasarkan data dari Basarnas yang merupakan kolega atau mitra kerja di lapangan saat itu.
“Warga yang meninggal pada saat banjir yakni berjumlah tiga orang dan empat warga yang hilang dan sampai saat ini belum juga ditemukan,” katanya.
Arfan juga menyampaikan, terkait penangan sungai tersebut itu sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR. Sementara Pemerintah Provinsi Sulteng bertanggung jawab terkait masalah hunian sementara (huntara) untuk para warga yang tempat tinggalnya telah mengalami kerusakan atau yang sudah hanyut akibat banjir.
Adapun jumlah huntara yang saat ini rencana yang akan dibagun sekitar 40 huntara, sesuai dengan jumlah data yang ada saat ini yakni ada sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan dan hanyut terbawa banjir.
Selain itu, Arfan juga menyampaikan bahwa bencana yang sudah terjadi pertahun 2021 ada sekitar 292 kejadian yang mana dominan bencana banjir sekitar 180 kejadian banjir. Sementara di tahun 2022 per januari sampai agustus, ada sekitar 156 kejadian bencana dan 137 merupakan bencana banjir.
Saat beberapa bencana itu, pihaknya tetap stay di lokasi dan juga menyediakan beberapa alat berat untuk diperlukan di lokasi kejadian dan juga menindaklanjuti atas permintaan Kepala Desa Torue untuk merubuhkan bagunan yang sudah mengalami kerusakan yang parah karena dikhawatirkan bagunan tersebut menimpah warga sekitar.
Setelah semua pihak mendapat kesempatan berbicara, maka Wakil Ketua II Hj. Zalzulmida A. Djanggola menyampaikan beberapa kesimpulan rapat itu diantaranya; pembagunan huntara untuk warga yang terdampak, akan dilakukan perencanaan yang secara holistik dan integratif serta memperhatikan deadline waktu yang dibutuhkan, karena ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya penangan akibat banjir tersebut.
Zalzulmida menyampaikan, pembangunan huntara untuk para warga yang terdampak sifatnya bangunan non permanen pasti akan memakan biaya berkelanjutan atau berulang-ulang serta nantinya juga akan memakan biaya yang cukup besar.
Olehnya, Zalzulmida menyampaikan alangkah baiknya dibuat saja perencanaan secara terpadu untuk pembuatan bagunan permanen saja. Meskipun penggunaan anggaran tersebut keluarnya cukup besar, namun itu sifatnya hanya satu kali keluar dan tidak memakan biaya yang berulang-ulang.
“Karena ini menyangkut nasib warga kita semua, saya kembali meminta kepada seluruh pihak terkait agar betul-betul seruis dalam penangan masalah banjir ini dan bertindak secara sistematis dan bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing,” tandasnya. ***
