Banding Hamsir Ditolak, Pengadilan Tinggi Kuatkan Keputusan PN Palu

oleh -

Hamsir, BE caleg DPRD Kota Palu saat mendengarkan putusan dari Pengadilan Negeri Palu dalam perkara pidana pelanggaran Pemilu di PN Palu beberapa waktu lalu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com – Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng), akhirnya menolak upaya hukum banding yang diajukan Hamsir, BE calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Hanura atas perkara tindak pidana pelanggaran Pemilu tahun 2019.

Dalam putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PT PAL yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2019, majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulteng yakni Dr. H. Ahmad Yunus, SH, MH, Amat Khusaeri, SH, M. Hum Bontor Aruan, SH, MH menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hamsir, BE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda 5.000.000 (lima juta rupiah).



Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta yang dikonfirmasi membenarkan bahwa putusan pengadilan tinggi itu benar dan salinannya telah diterima Bawaslu Kota Palu.

“Iya benar, putusan pengadilan tinggi Sulteng telah terbit dan sudah kita terima. Isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu,” kata ketua Bawaslu Kota Palu saat ditemui di selah – selah kegiatan KPU di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (3/7/2019).

Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta dan Devisi Penindakan Fadlan, SH

Menurut Ivan Yudharta, perkara pidana pemilu saudara Hamsir, BE yang ditagani Bawaslu Kota Palu sudah selesai. Bahkan Bawaslu Kota Palu juga telah menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Sulteng tentang perkara Hamsir, BE kepada KPU Kota Palu.

“Tugas kita di Bawaslu sudah selesai sampai disitu, karena pasca putusan pengadilan tinggi itu, tidak ada upaya hukum lagi. Itu kenentuan undang – undang, jadi sudah final,” katanya.

Terkait apakah Hamsir akan ditetapkan atau tidak sebagai caleg terpilih, menurut Devisi Penindakan Bawaslu Kota Palu Fadlan, hal itu sudah menjadi kewenangan KPU Kota Palu.

“Kami Bawaslu Kota Palu hanya menyampaikan petikan putusan pengadilan, terkait masalah teknis penetapan itu wewenang KPU. Tugas kami di Bawaslu hanya sampai pengadilan terkait pelanggan pidana pemilu,” ujar Fadlan.

Dikatakan, petikan putusan pengadilan dari Bawaslu yang disampaikan ke KPU sifatnya hanya menyampaikan, bukan merekomendasikan. Putusan pengadilan tinggi sudah disampaikan ke KPU pada Selasa, 2 Juli 2019 yang diterima langsung ketua KPU Kota Palu Agussalim Wahid.



“Saya yang mengantar langsung petikan putusan pengadilan tinggi kepada ketua KPU Kota Palu. Selanjutnya, tinggal KPU Kota Palu yang memutuskan apakah sudara Hamsir ditetapkan sebagai caleg terpilih atau tidak. Tugas kita di Bawaslu hanya sampai pada proses pengadilannya dan itu sudah selesai,” tandasnya.

Sementara ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid yang dikonfirmasi mengenai status Hamsir sebagai caleg terpilih, belum berani memberikan komentar apapun.

“Nanti kita tunggu saja dulu penetapan yang akan dijadwalkan kembali,” singkatnya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *