Atasi Kelangkaan BBM di Sulteng, DPRD Sulteng Setuju Pembentukan Satgas BBM

oleh -
Komisi III DPRD Sulteng saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, menyangkut masalah sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar di Ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng, Selasa (5/4/2022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi III DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait, menyangkut masalah sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar, sehingga mengakibatkan antrian panjang di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulteng khususnya di beberapa SPBU di Kota Palu.

Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra ini berlangsung di ruang Baruga Kantor DPRD Sulteng, Selasa (5/4/2022).

Hadir dalam rapat ini yakni Wakil Ketua Komisi III Zainal Abidin Ishak, Sekretaris Komisi III Abdul Karim Aljufri, serta anggota Komisi III lainya yakni Husman Brant Toripalu, Nasser Djibran, Sri Atun dan Aminullah BK.
Sementara dari instansi terkait yang hadir yakni dari Korem 132 Tadulako yang diwakili Kasi Intel Kolonel Inf. Rakhmat S, Kapolda Sulteng diwakil Irwasda Kombes Pol. Asep Ahditna dan Wadir Krimsus Polda Sulteng AKBP Agus Setiawan, Pertamina diwakil Rizal Julianti dan Wira Setyawan, serta dari Biro Ekonomi Pemprov Sulteng diwakil Subhan Basir, Fadli Godal dan Farida Karim.

Dalam RDP ini, disepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM yang akan bertugas melakukan pengawasan di lapangan utamanya di semua SPBU di Kabupaten/kota untuk mencegah penyaluran BBM yang tak sesuai peruntukannya.

Komisi III DPRD Sulteng juga menyoroti banyaknya pengisian jerigan yang akhirnya mengakibatkan antrian panjang kendaraan motor dan mobil, karena petugas SPBU terkadang lebih memprioritaskan pengisian jerigen dari pada mobil dan motor yang telah mengantri lama.

Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sony Tandra dalam kesempatan itu mengatakan, saat ini antrian BBM dibeberapa SPBU masih saja terjadi. Olehnya, Sony Tandra menyampaikan bahwa kelangkaan BBM bisa berdampak pada jatuhnya pemerintahan.

“Hal ini sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia yakni, tahun 1965 dan 1998 dimana kelangkaan BBM mengakibatkan naiknya harga – harga dan akhirnya masyarakat susah mendapatkan makanan. Akibatnya, adanya demonstrasi besar besaran,” ujar Sony Tandra.

Kolonel Infantri Rakhmat memberikan tanggapan bahwa adanya kelangkaan BBM juga sangat disayangkan pihak Korem.

“Kami dari Korem 132 Tadulako, siap membantu fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM. Untuk pengisian BBM melalui jergen, kalau bisa dilaksanakan ketika diakhir pengisian kendaraan,” sarannya.
Sementara Irwasda Polda Sulteng, Kombes Asep Ahditna dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa salah satu faktor kelangkaan BBM diakibatkan adanya pelonggaran aktifitas masyarakat yang sebelumnya ada PPKM.

“Kami siap membantu mengawasi dan mensosialisasikan kelangkaan BBM dan penyalahgunaannya,” kata Kombes Asep Ahditna.

Sementara Wadir Krimsus Polda Sulteg, AKBP Agus Setiawan mengatakan, dalam hal penindakan diperlukan kerjasama sehingga harus dibentuk Satgas BBM.

“Kami sudah melakukan penindakan baik di Kota Palu dan beberapa kabupaten yang dilaksanakan di Polres. Terkait kelangkaan BBM, ada beberapa temuan kami di lapangan yakni masih banyak mobil siluman, modifikasi dengan tambahan tangki, ada juga yang mengnatri sudah dua kali, serta menggunaka jerigen,” terang AKBP Agus Setiawan.

Olehnya, dia menyarankan agar bisa ditunjuk salah satu pihak yang bertugas mendistribusikan BBM ke tempat atau desa yang jauh dari pertamina, agar mudah melakukan kontrol sehingga BBM tidak dijual ke industri.

Terkait dengan BBM untuk nelayan, AKBP Agus menyarankan agar punya pengisian BBM sendiri, sehingga tidak melalukan pengisian di SPBU pada umumnya.

“Harus diatur mana untuk nelayan, mana untuk kendaraan bermotor sesuai aturan BPH Migas No 4 tahun 2020 menyebutkan kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter per hari, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter perhari per kendaraan,” jelasnya.

Untuk itu, perlu pengawasan di masing – masing SPBU, sehingga harus dibentuk satgas bersama.
Sementara dari Biro Ekonomi, Subhan Basir mengakui bahwa pengawasan memang belum maksimal dilaksanakan secara karena salah satunya terkendala dengan anggaran.

“Kami sudah menyurat ke Kabupaten/Kota bahwa pengawasan dibantu oleh kabupaten kota untuk mengendalikan dan pengendalian BBM tepat sasaran dan tepat waktu, digitalisasi ritel,” katanya.

“Kami juga sudah menghimbau kepada BPH Migas, agar memasang spanduk disetiap SPBU tentang larangan penyalahgunaan BBM,” tambahnya.

“Adanya kenaikan BBM, memang mengakibatkan antrian yang sangat panjang dikarenakan ada informasi kenaikan. Disatu sisi antara pertalite dan pertamax terjadi disparitas harga, sehingga mengakibatkan antrian panjang,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Zainal Abidin Ishak dalam kesempatan itu bertanya tentang perkembangan depot yang ada di Sulteng yang terdiri dari Depot Donggala, Poso, Banggai, Tolitoli dan Moutong, bagaimana perkembangan selama ini dalam hal penambahan kuota BBM.

“Saya berharap ada gambaran dari pertamina, karena tidak menutup kemungkinan ada yang main – main. Sekarang ini antara solar dan dexlite sudah lebi 100%, antara pertalite dan pertamax sudah jauh. Oleh karena itu, kita minta pertamina berikan gambaran berpaa besar kuota setiap depot,” pintanya.

Huismant Bram Toripalu menegaskan, agar secepatnya pertamina memberikan data kepada DPRD Sulteng terkait kuota BBM dari 5 Depat Pertemina di Sulteng, sehingga bisa disimpulkan apakah kuato itu terpenuhi atau tidak.

“Ini yang menjadi dasar untuk kita, memohon tambaha kuota,” katanya.
Terkat Satgas BBM, Huisman menegaskan bahwa jika Satgas itu dibentuk harus didukung dengan dana, sehingga betul – betul bisa bekerja dengan baik.

Sementara Naser Jibran mengatakan, Satgas harus mengawasi SPBU karena di lapangan banyak operator – operator yang mementingkan jerigen dikarenakan adanya fee untuk para operator.

Sri Atun menyampaikan bahwa terkait kelangkaan BBM sudah beberpa kali RDP, namun masalah tetap saja terjadi di lapangan.

“Saya masih ingat RDP beberapa waktu lalu, kuota BBM kita dikurangi 15% sehingga terjadi kelangkaan. Hal itu sangat besar berdampak pada ekonomi, mengurangi pendapatan, harga barang naik. Olehnya, saya memohon kepada pihak pertamina, TNI/Polri agar mengawasi dengan benar sehingga BBM yang terbatas itu, bisa terdistribusi dengan tepat,” pintanya.

Sementara Abdul Karim Al Jufri agak sedikit kesal karena sudah beberapa kali rapat dan pihak DPRD sudah berapa kali memberikan solusi, namun kenyataanya solusi itu tidak terlaksna di lapangan.

“Saran dari Korem dan Polda itu baik untuk dilaksanakan, marilah kita laksanakan apa yang sudah menjadi keputusan,” katanya.

Sedangkan Aminullah BK dalam kesempatan itu mengatakan, pembagian kuota dan sistem penyalurannya sudah diatur sedemikian rupa, namun di lapangan tidak terlaksana dengan baik.

“Saya melihat ada pengaturan pengamaan tidak terlaksana dengan baik, kita temukan mobil open yang memuat banyak jerigen,” katanya.

Setelah mendengarkan pedapat dan masukkan dari semua pihak yang dair dalam RDP itu, Ketua Komisi III Sony Tandra akhirnya menyimpulkan beberapa poin hasil RDP itu yakni;

1. Pertamina dan Biro Ekonomi diminta memberikan data kuota BBM dimasing – masing depot.
2. Membentuk satuan tugas (Satgas) BBM dengan merevisi satgas yang sudah ada sebelumnya.
3. Biro Ekonomi akan menyusun pembuatan Satuan Tugas dengan melibatkan TNI/Polri di dalamnya.
4. Biro Ekonomi disarankan untuk membuat surat ke BPH Migas untuk penambahan kuota BBM.
5. DPRD Sulteng akan segera berkonsultasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota BBM di Sulteng.

Rapat akhirnya ditutup, setelah semua poin rekomendasi selesai disampaikan dan menjadi hasil RDP ini. FUL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.