Anwar Hafid : Palu Harus Karantina Wilayah Atau Local Lockdown

oleh -
Anggota DPR RI, Anwar Hafid dari Partai Demokrat. FOTO : IST

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPR RI, Anwar Hafid menyebutkan Kota Palu harus dilakukan karantina wilayah atau local lockdown, karena sudah mulai terpapar virus corona atau covid 19.

“Menurut keterangan Menkopolhukam Mahfud MD, saat ini pemerintah pusat sedang membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah, itu menunjukan bahwa walaupun sebelumnya pemerintah lewat Presiden Jokowi selalu mengelak untuk mengambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown, namun melihat perkembangan hari perhari yang terus memburuk sepertinya karantina wilayah atau lockdown adalah sebuah keniscayaan di terapkan untuk sebagian daerah yang jadi episentrum covid-19 dan paling parah terpapar covid-19,” kata Anwar Hafid dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/03/2020).

Dikatakan, sesuai data resmi nasional menunjukan suda 1.155 orang yang positif terinfeksi Covid-19, 59 orang sembuh dan 102 orang meninggal dunia.

Sementara untuk Sulawesi Tengah, dari sebelumnya belum ada yang dinyatakan positif Covid-19, namun saat ini suda ada 2 orang yang dinyatakan positif. Dua pasien positif tersebut, berada di Kota Palu.

“Jika memperhatikan data lebih detail, maka Kota Palu adalah daerah yang mengkhawatirkan. Jumlah ODP dan PDP terbanyak di banding kabupaten lain di Sulteng. Datanya ada 5 orang status ODP dan 17 orang PDP. Dari 17 orang PDP tersebut 2 orang telah dinyatakan positif,” terangnya.

Fakta itu kata Anwar Hafid, sangat wajar mengingat Kota Palu adalah Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi pintu utama orang keluar masuk Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid mengungkapkan, jika belajar dari DKI Jakarta sebagai daerah awal masuknya covid-19 menginfeksi Indonesia, yang kasus infeksi pertama ditemukan hanya berjumlah 2 orang, namun dalam beberapa hari saja langsung melonjak menjadi 598 kasus positif (data resmi sampai tanggal 27/03/2020).

Hal itu kata Anwar Hafid, bisa jadi karena keterlambatan kebijakan tegas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta dalam bentuk karantina wilayah atau lockdown. Itulah yang menjadi penyebab utama DKI Jakarta menjadi episentrum utama penyebaran Covid-19 keseluruh wilayah Indonesia.

“Untuk DKI Jakarta sendiri, lonjakan penularan terjadi signifikan setiap hari. Bahkan menurut para ahli, jumlah orang yang tertular sesungguhnya jauh lebih banyak dari data sebenarnya. Sungguh sangat mengkhawatirkan,” ujar politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, sebenarnya pemerintah telah mengambil kebijakan yang terukur secara teoritis di atas kertas dianggap mampu memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menerapkan social distancing yang kemudian direvisi menjadi physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Masyarakat diminta bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Masyarakat dilarang keras membuat acara atau berada di kerumunan massa. Namun karena tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dengan beragam alasan (ekonomi, sosial dan teologis) telah membuat kebijakan terebut tidak efektif,” ucap Anwar Hafid.

“Saat ini menurut saya, kebijakan karantina wilayah atau local lockdown tidak hanya untuk DKI Jakarta tapi meliputi JABODETABEK karena penyebaran yang awalnya di Jakarta saja sekarang suda menyebar ke daerah sekitarnya meliputi Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi. Itu karena JABODETABEK adalah satu kesatuan sosial,” lanjut dia.

Kota Palu merupakan episentrum dari Sulteng, sehingga jika belajar dari DKI Jakarta, maka sebelum terlambat pemerintah perlu mengambil kebijakan antisipasi yang tegas dan radikal dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown khusus untuk Kota Palu.

Dia menyebutkan, alasannya yang pertama, Kota Palu sebagai pintu utama lalu lintas orang keluar masuk Sulteng harus segera ditutup untuk sementara waktu. Kecuali untuk makanan dan obat-obatan.

Kedua, Harus ditutup juga untuk lalu lintats orang keluar masuk Palu untuk seluruh kabupaten yang ada di Sulteng, guna melokalisir dan memutus penyebaran covid-19 di seluruh wilayah Sulteng. Kecuali untuk logistik berupa makanan dan obat-obatan.

Ketiga, dalam situasi bencana atau krisis maka perlu berbagai skenario yang harus dihitung secara komprehensif dari mulai ringan, sedang sampai yang terburuk. Jalan kebijakan antisipasi penanganan yg diambil haruslah langsung radikal untuk situasi yg terburuk, sehingga jika situasinya ringan dan sedang akan cepat teratasi dan jikapun buruk berarti kebijakannya suda sangat tepat.

“Untuk suksesnya karantina wilayah atau local lockdown, mendisiplinkan masyarakat melaksanakan physical distancing serta memaksa masyarakat untuk terus stay di rumah,” katanya.

Untuk tujuan itulah, maka perlu pelibatan aktif aparat bukan hanya Polisi tapi juga TNI sebagai pemaksa dan penegakan hukum yang tegas sesuai UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU itu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dipidana dengan penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah,” sebutnya.

Ia menambahkan, tentu selama masa karantina wilayah akan banyak masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah kebawah (pengangguran, pekerja harian informal, tukang ojek, pedagang asongan, tukang bagunan, penjaga tokoh dll) akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu kehadiran negara agar memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada mereka agar tetap bisa memenuhi kebutuhan makan dan sehatnya selama karantina diberlakukan.

“Realokasi anggaran harus segera di lakukan, rumah sakit darurat segera di persiapkan, pengadaan APD dan masker harus lebih dari cukup untuk segera di adakan. APD dan masker ini di prioritaskan buat para dokter dan para medis lainnya di seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai garda terdepan deteksi awal di covid 19 di Sulteng, serta aparat Polri dan TNI ikut membantu di rumah-rumah sakit,” tambahnya.

Selain itu, peralatan rapid test untuk para dokter dan para medis, serta para OPD dan keluarganya, PDP dan keluarganya, juga buat warga masyarakat yang tinggal di radius 100 meter dari lingkungan yang terpapar.

“Jika hanya Kota Palu yang di karantina atau local lockdown, saya merasa bahwa anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota masi cukup mampu untuk menanggulanginya,” tandanya. DAL/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *