Anwar Hafid : Gugatan ke MK Demi Asas Keadilan Semua Warga Negara

oleh -
Anggota DPR RI, Anwar Hafid saat melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah. FOTO : IST

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan bahwa gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan demi asas keadilan bagi semua warga Negara Indonesia.

“Gugatan yang saya ajukan itu, tidak ada kaitannya dengan niat saya untuk maju di Pilgub Sulteng. Gugatan itu saya ajukan murni demi asas keadilan bagi semua warga Negara Indonesia,” ujarnya kepada sultengnews.com via telfon, Rabu (25/3/2020).

Menurutnya, aturan yang mengharuskan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, PNS dan TNI/Polri mundur ketika ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sungguh sangat tidak adil, sebab disaat yang sama Kepala Daerah yang masih menjabat bisa maju kembali hanya dengan cuti, itu sangat tidak adil.

“Jika mau adil, kepala daerah yang ingin maju lagi di periode kedua harusnya juga mundur, bukan hanya cuti saja karena merekalah sesungguhnya yang paling memiliki potenai bisa mempengaruhi kebijakan yang bisa menguntungkan mereka sendiri, karena hanya cuti. Jadi kalau maju adil, ya kepala daerah juga harus mundur,” terangnya.

Dia mengatakan, akibat adanya aturan harus mundur itu, rakyat kehilangan sumber pemimpin baik dari kalangan politisi yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, PNS dan TNI/Polri. Padahal semua lembaga itu adalah tempatnya para calon pemimpin hebat, karena sangat mengerti masalah – masalah rakyat.

“Namun dengan adanya aturan harus mundur, banyak yang tidak mau maju sebab mereka harus “berjudi” dengan bertarung kembali seperti anggota DPR RI dan DPRD,” katanya.

Begitupun dengan PNS dan TNI/Polri, juga harus “berjudi” untuk bertarung menjadi kepala daerah, karena harus meninggalkan jabatan atau posisi mereka sebelumnya. Padahal mereka juga memiliki potensi menjadi pemimpin daerah yang hebat.

Politisi Demokrat ini menegaskan, diterima atau tidak gugatan yang dia ajukan, tidak menghalangi niatnya maju di pilgub Sulteng, karena gugatan itu diajukan memang untuk asas keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Jika diterima, Alhamdululah berarti semua warga negara Indonesia bisa merasakannya. Jika ditolak, tidak ada masalah. Saya akan tetap maju dan mundur dari DPR RI,” ujarnya.

Dia menambahkan, gugatan yang dia ajukan diakhir februari itu, diyakini akan keluar putusannya setelah pendaftaran calon kepala daerah di KPU. Apalagi dengan adanya pademi virus corona yang melanda Indonesia, bisa dipastikan putusan MK bisa keluar sedikit lama.

Dengan demikian, bisa dipastikan dirinya akan tetap mundur, setelah tahapan pendaftaran KPU di buka.

“Kalau putusannya cepat sebelum pendaftaran, berati saya tidak mesti mundur dari DPR RI. Namun jika putusan MK lambat, saya akan mundur dari DPR RI untuk maju di Pilgub Sulteng,” tandasnya.

Sebelumnya, Anwar Hafid mengajukan gugatan ke MK atas aturan yang mengharuskan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan TNI/Polri harus mundur jika maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *