Antrian Kendaraan di SPBU, Indikasi Penyelahgunaan Solar Tidak Tepat Sasaran

oleh -
oleh
Anggota DPR RI Abdul Kadir Karding saat konferensi pers dengan awak media, di kampung nelayan, kota Palu. FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPR RI Abdul Kadir Karding menyoroti timbulnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di kota Palu serta di sejumlah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, akibat dari adanya indikasi penyalahgunaan solar maupun Pertalite yang tidak tepat sasaran.

Penyampaian ini dituangkan Abdul Kadir Karding saat memberikan keterangan pers kepada awak media, di sela-sela kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI, bertempat di Kampung Nelayan, Minggu (12/3/2023).

Abdul Kadir Karding yang juga sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMA Negeri 2 (SMADA) Palu, mengatakan, Solar merupakan salah satu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapat subsidi dari pemerintah dan maupun non subsidi dari pemerintah.

Begitupun sebaliknya dengan kehadiran Pertalite salah satu jenis BBM yang memperoleh subsidi langsung dari pemerintah dan ada pula yang non subsidi.

Menurutnya, di sejumlah SPBU pengisian BBM di kota Palu maupun di daerah lainnya, telah terjadi antrian panjang kendaraan, itu diindikasikan oleh karena adanya dugaan penyalahgunaan oknum yang tidak tepat sasaran.

“Ada solar yang subsidi harganya 6 ribu sekian, sementara solar industri itu 20 ribuan, selisinya kan 14 ribuan, itu salah satu peluang. Mainya, biasanya ada mobil diatur sedemikian rupa, tangkinya dibuat besar misalnya, lalu mutar berapa kali ganti plat (dulu plat sekarang barkode), lalu ngisi kembali. Pasti mereka kerjasama dengan pihak sini (pom bensin), seharusnya ini harus ditegakkan, Polisi harus turun,” urainya kepada SultengNews.com.

“Sudah rahasia umum ada oknum-oknum yang back up berdiri disitu, kita tahulah, jadi penyalahgunaannya disitu. Karena, kalau hitung jumlah penduduk dengan kuota yang ada, itu sudah sesuai. Bahkan saya pernah diskusi dengan manajer areanya yang ada disini, kuotanya sudah cukup,” katanya menambahkan.

Dia jelaskan, kalau kuota yang diberikan ke suatu daerah misalkan di Sulawesi Tengah (kota Palu) sudah cukup lalu tiba-tiba tidak cukup, tentunya berarti ada permainan.

“Jadi bukan langkah, yang ada itu tidak tepat sasaran. Yang langkah itu tidak ada barang, ini ada barang, cuman dipakai oleh orang yang tidak berhak sebahagian besar,” sebutnya.

Soal bentuk pengawasan, kata dia, selaku Anggota DPR RI, meskipun bukan Daerah Pemilihan (DAPIL) Sulawesi Tengah, namun karena merupakan warga Sulawesi Tengah, ikut terpanggil dengan upaya menghadirkan langsung Komite BPH Migas pusat. Datang meninjau dan mengawasi langsung permasalahan antrian di kota Palu, Sulawesi Tengah.

“Soal pengawasan, Tanya sama aparat-aparat hukum. Adanya indikasi ini yah kita panggil BPH Migas, biar bisa cek langsung disini,” ungkapnya.

“Saya waktu KAHMI buat kegiatan, saya diam-diam datangi POM bensin yang antri. Saya foto, saya video, saya ajak BPH Migas, lalu saya sampaikan di rapat DPR RI walaupun bukan Dapil saya. Waktu itupun sempat berkurang, sekarang mulai lagi,” katanya.

Olehnya, dia mengharapkan dan mendorong kepada penegak hukum untuk berani menegakkannya, karena didalamnya ada unsur pidana.

“Makanya, sebenarnya kita harus dorong ada penegakan hukum, jangan tanggung-tanggung karena itu pidana. Pengawasan system My Pertamina harus bagus. Mentalnya operator-operator di Pom bensin itu juga harus bagus. Maka, saya kira tidak jadi soal,” tegasnya.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.