Anggota TPF Kriminalisasi Hukum Sulteng, Nilai Kasus Rony Tanusaputra Janggal dan Terkesan Dipaksakan

oleh -
Tim Pencari Fakta (TPF) Kriminalisasi Hukum Sulteng saat menggelar Konfrensi Pers di Restoran Raja Kuring Palu, Rabu (3/11/2021). FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Kasus hukum yang menimpa Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Rony Tanusaputra akhir – akhir ini kembali menyita perhatian publik khususnya di Sulteng.

Kasus yang berluma dari proyek pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara (Morut) yang pada akhirya bermasalah dan mangkrak ini, menyeret juga nama Rony Tanusaputra karena dalam penyelidikan kasus ini terdapat alirana dana dari kontraktor pelaksana proyek ke rekening Rony Tanusaputra.

Lalu apa sebenarnya peran Rony Tanusaputra, sehingga namanya ikut terseret dipusaran kasus yang telah menjerat beberapa orang ini..?

Tim Pencari Fakta (TPF) Kriminalisasi Hukum Sulteng, mengungkap fakta bahwa ternyata peran Rony Tanusaputra di Proyek ini hanyalah penyuplai dana kepada kontraktor yang mengerjakan proyek ini.

“Rony Tanusaputra hanyalah penyuplai dana kepada kontraktor. Dia diduga terlibat, karena ada uang yang mengalir kepadanya yang dibayarkan kontrakror kepadanya. Tapi harus diketahui bahwa kontraktor itu meminjam uang kepada Rony Tanusaputra, sehingga ada transferan pengembalian uang kepada Rony,” ujar Divisi investigasi data dan fakta TPF, Yusrin L. Banna saat konfrensi pers di restoran Raja Kuring, Rabu (3/11/2021).

Dikatakan, Rony Tanusaputra tidak tau menahu soal uang itu dari mana. Yang pasti Rony meminta pengembalian uang yang dia pinjamkan kepada kontraktor pelaksana proyek itu.

“Disinilah nama Rony Tanusaputra terseret, karena ada aliran dana yang masuk ke rekening Rony. Namun anehnya, kasus ini diungkap tahun 2016 ketika istri Rony mencalonkan sebagai Bupati Donggala saat itu,” ujar Yusrin.

Melalui TPF Kriminalisasi Hukum Sulteng, Yusrin mengaku akan mencari data – data dan fakta, agar kasus yang menimpa Rony Tanusaputra ini trang benderang ke publik.

“Kita berharap jangan ada lagi kasus – kasus yang digiring, sementara orangnya tidak terlibat langsung. Tapi orang itu digiring dan dilibatkan. Saya diberikan tugas untuk mencari fakta – faktanya,” tandas praktisi media ini.

Penilaian yang sama juga dikemukakan Anggota TPF Kriminalisasi Hukum Sulteng, Yusuf Lakaseng.

Menurutnya, kasus yang menimpa Rony Tanusaputra sangat aneh dan janggal, karena tersangka utama sudah bebas, sementara yang terseret yakni Rony Tanusaputra dipaksakan untuk di bawa kepengadilan.

“Proyek ini bermasalah karena daya dukung tanah yang tidak memungkinkan proyek itu dibangan, sehingga tidak bisa dibangun. Rony Tanusaputra adalah orang yang terseret. Sementara tersangka utamanya kini telah bebas melalui pra peradilan. Tapi Rony yang bantu kasih modal pada tersangka utama, kok dipertahankan sebagai tersangka dan dipaksa untuk diadili sehingga mejadi pesakitan di pengadilan nantinya,” ujar Yusuf Lakaseng heran.

Menurut Yusuf Lakaseng, Rony ini hanya satu obyek yang sama dengan nama siapapun. Dia bukan orang kuat, dia bukan karena tenaga ahli gubernur sehingga harus dibela. Namun karena ada rasa keadilan yang terusik, sehingga kasus yang menimpa Rony Tanusaputra ini menyita perhatian publik.

“Kita tidak bisa membiarkan hukum bekerja mengerjai orang. Bagi kita, hukum mestinya bekerja menghukum orang yang jahat. Rony bukan orang jahat, ini mau kita uangkap lewat TPF ini,” kata Yusuf Lakaseng.

Untuk mengungkap fakta dalam kasus Rony Tanusaputra ini, tidak bisa orang per orang yang bekerja karena akan subjektif nantinya, karena mungkin ada hubungan personal. Tapi karena ini bentuk TPF, sehingga bisa ontektif karena semua pihak terlibat dan akan wawancara semua orang yang terlibat dalam kasus ini.

“Setelah ini kita akan buka ke publik apa motifnya ini, jangan – jangan ada benking dalam proses ini atau jangan – jangan ada aktor intelektual yang bermain memaksakan kasus ini hingga ke pengadilan,” tegas aktivis 98 ini.

Yusuf menegaskan, TPF tidak ingin ada pertarungan politik yang coba menggunakan tangan hukum untuk mengeliminir orang tertentu dalam proses negara yang sudah sangat demokratis ini.

“Kita tidak mau lagi ada Rony – Rony yang baru terjadi, karena saya juga belum lama ini terkena jerat hukum UU ITE. Saya bersolidaritas karena rekam jejeknya rony orang baik, pengusaha baik yang tidak pernah menetek pada APBD. Kegiatan – kegiatannya pemberdayaan dan menginisiasi lahirnya relawan merah putih yang kerjanya bangun perkebunan jagung dimana – mana untuk mensejahterakan petani. Masa orang begini mau dipenjarakan. Ini rasa keadilan kita terusik, itulah kenapa saya terlibat disini,” tegasnya.

Sementara Anggota TPF lainnya, Arief Sulaeman menyampaikan bahwa dengan bebasnya tersangka utama yakni Kritian Adi Candra melalui proses pra peradilan, maka seharusnya Rony Tanusaputra juga harus bebas karena dia hanya yang terseret.

“Kristian ini adalah pelaku utama, karena dia yang bertandatangan di dalam kontrak dengan pemerintah. Rony tidak ada tandatangan apa pun di dalam royek itu, karena dia hanya membantu suplai dana. Harusnya, ketika Kristian ini sudah bebas, maka status Rony Tanusaputra juga bebas dengan mencabut status tersangkanya,” kata Arief Sulaeman.

Dikatakan, dalam putusan pengadilan yang membebaskan Kristian Adi Candra terdapat dua poin yang diberikan kepada penyidik yakni menghentikan proses penyisikan dan mencabut status tersangka Kristian Adi Candra. Namun penyidik memilih mencabut status tersangka Kristian Adi Candra.

“Sederhanyanya, loh Rony Tanusaputra orang yang membantu tidak dicabut secara otomatis. Semestinya penetapan tersangka Rony Tanusaputra juga harus dicabut, karena dia satu paket dengan Kristian,” terang Arief Sulaeman.

Dia menambahkan, dalam perkara ini hausnya yang dipake Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi. Undang – undang ini sebenarnya dibuat agar pelaku konstruksi merasa nyaman ketika bekarja. Di dalam undang – undang Nomor 2 Tahun 217 ini, tidak ada sanksi pidana, tapi sanksi ganti rugi.

“Pasal 60 undang – undang ini menyebutkan, apabila terjadi kegagalan bangunan, bukan konstruksi. Harus ada tim penilai ahli dari menteri. Namun sampai saat ini belum ada tim ahli dari menteri, tapi sudah dilakukan penetapan tersangka,” tandasanya. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.