Anggota DPRD Sulteng Sebut Rehab Rekon Terkesan Lamban

oleh -
Anggota DPRD Sulteng yang juga merupakan mantan Ketua Pansus Padagimo, Budi Luhur Larengi. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang juga mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Palu-Donggala-Sigi-Parimo (Padagimo), Budi Luhur Larengi, menyebut proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) pasca bencana 28 September 2018, terkesan lamban.

“Iya memang lamban, lambannya itu dari pemerintah daerah,”ujar Budi Luhur Larengi saat ditemui sultengnews di kantor DPRD Sulteng, Rabu (10/02/2021).

Secara tegas, Budi menganggap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tidak menseriusi proses Rekon-Rekon.

“Pemerintah tidak secara serius, baik itu pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi,”tegasnya.

Budi menyatakan, sebelumnya Pansus Padagimo telah mengajukan rekomendasi secara lengkap kepada semua intansi terkait.

“Semua rekomendasi Pansus sudah lengkap semua sebenarnya itu, sudah keseluruhan, semua muatan rekomendasi itu luar biasa,”ucapnya.

Sebagai upaya untuk pengawasan dari rekomendasi yang telah diajukan Pansus Padagimo sebelumnya, Budi mengungkapkan, agar dibentuk kembali Pansus tindak lanjut.

“Cuman sekarang, minta. Sekarang kita berjuang untuk pembentukan Pansus tindak lanjut dari Pansus kemarin, supaya itu dikawal kembali rekomendasi kemarin yang sudah diterbitkan,”ungkapnya.

Sebab, kata Budi, masa kerja Pansus Padagimo sebelumnya telah selesai dan sudah dibubarkan, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan Rehab-Rekon perlunya pembentukan Pansus tindak lanjut rekomendasi.

“Untuk masa kerja Pansus sebelumnya sudah selesai dan sudah dibubarkan,”sebutnya.

Budi menuturkan, pihaknya telah mengirimkan rekomendasi penanganan pasca bencana Padagimo kepada pemerintah daerah kabupaten dan khususnya yang terdampak. Bahkan, rekomendasi itupun telah diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo.

“Masing-masing daerah sudah kita kirimkan rekomendasi, kabupaten, kota, bahkan hampir semua dinas terkait, bahkan kementerian pun sampai presiden,”tuturnya.

“Pansus yang paling lengkap memberikan rekomendasi sudah kita ini,”lanjut Budi.

Budi juga menginginkan agar Ketua DPRD Sulteng, Hj.Nilam Sari Lawira menanggapi secepatnya pembentukan Pansus tindak tersebut.

“Kita minta untuk pimpinan merespon kembali pembentukan Pansus tindak lanjut dalam rangka pengawasan rekomendasi itu,”pungkasnya.

“Kalau tidak di awasi dan di dorong rekomendasi itu akan menjadi barang pajangan di kantor, bahkan mungkin di tong sampah,”tutup Budi.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *