Anggota DPRD Sulteng Sebut Penggunaan Dana Desa Sering Diintervensi Kepala Daerah

oleh -
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sulteng saat melakukan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (12/42022). FOTO : HUMPRO DPRD SULTENG

JAKARTA, SULTENGNEWS.COM – Anggota DPRD Sulteng, Sri Indrianingsi Lalusu menyampaikan bahwa penggunaan dana desa (DD) sering kali diintervensi Kepala Daerah dalam pelaksanaan di lapangan.

Hal itu disampaikan Sri Indrianingsi Lalusu saat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sulteng melakukan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (12/42022).

“Kami berkonsultasi ke sini agar mengetahui sejauh mana kewenangan kami, dikarenakan mereka (Pemerintah Desa) butuh adanya pengawasan yang pasti. Mereka katanya diawasi oleh pendampingan kejaksaan yang menurut mereka sangat menyiksa, apalagi selama ini kita ketahui pengunaan dana desa itu kadang diintervensi oleh kepala daerah,”ujar Sri Indrianingsih Lalusu.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, adanya Raperda tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikarenakan banyaknya permasalahan di desa dikeluhkan ke provinsi khususnya di DPRD Sulteng.

Konsultasi kali ini dipimpin Ketua Pansus I Yahdi Basama dan diahdiri Wakil Ketua Pansus I Ronald Gulla, serta anggota Pansus lainnya yakni Dra. Hj. Sri Indraningsi Lalusu, Abdul Karim Al Jufri, H. Ambo Dalle, H. M Tahir H. Siri, SE, Ellen Esther Pelealu, SE, Naser Djibran dan Rosmini A. Batalipu

Rombongan Pansus I DPRD Sulteng ini, diterima Direktur Advokasi dan Kerjasama desa dan pedesaan Muh. Fachri, S.STP,. M.Si

Dalam kesempatan ini, Ketua Pansus I Yahdi Basma mengatakan, Raperda yang dikonsultasikan itu merupakan inisiatif Komisi 1 DPRD Sulteng.

“Dengan adanya Raperda ini, sebagai upaya kongkrit DPRD Sulteng untuk memastikan uang negara yang telah digelontorkan begitu banyak ke desa khususnya di Sulteng, bernilai produktif yakni dapat mendongkrak kesejahteraan dan mengurangi kemisikinan dan kesenjangan di masyarakat,” ujar Yahdi Basma.

Ronald Gulla dalam kesempatan itu juga menyampaikan, aparat pemerintah desa yang silih berganti membuat pengelolaan dana desa masih amburadul dikarenakan SDM kepala desa dibeberapa desa masih sangat terbatas.

Olehnya, dengan adanya Raperda ini, Pemerintah Provinsi bisa menjadi penengah agar pemerintah kabupaten tidak asal – asalan dalam pengawasan dan tidak serampangan dan sembarang menginterfensi dana desa.

Menanggapi semua yang disampaikan anggota Pansus I DPRD Sulteng itu, Direktur Advokasi dan Kerjasama desa dan perdesaan Mohammad Fahri mengatakan, selama ini tidak ada yang mampu mengaudit 1.842 desa se Sulteng dikarenakan objeknya banyak sekali dan sumber daya auditor terbatas.

“Auditor yang turun ke desa tidak sampe 10 orang, apalagi jika ditarik ke provinisi. Kecuali yang kita dorong, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Mohammad Fahri menambahkan, sebagaimana diketahui dana desa sekarang merupakan 1 dari 7 sumber pendapatan desa, sebagaiamana UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apalagi dengan adanya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana desa masuk dalam skema transfer ke daerah maka disini interfensi kepala daerah akan lebih tinggi lagi.

“Olehnya, saya merekomendasikan Raperda ini dibahas setelah adanya peraturan turunan dari UU No1 tentang HKPD tersebut, ditakutkan Raperda ini akan bertentangan dengan peraturan turunannya,” ujarnya.

Selanjutnya, jika ini tetap diteruskan dia menyarankan untuk merubah judul atau merubah beberapa pasal yang ada di dalamnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.