Anggota DPRD Sulteng Minta Hak Korban Pasca Bencana Harus Dipenuhi Negara

oleh -
Anggota DPRD Sulteng, Yahdi Basma saat berbicara dalam media gathering bersama Celebes Bergerak, Relawan Pasigala, Yayasan Pendidikan Rakyat, dan sejumlah insan media. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahdi Basma meminta agar hak korban pasca bencana harus dipenuhi oleh negara.

Pasalnya, kata Yahdi, begitu banyak permaslahan penanggulangan pascabencana terus menyeruak ke tengah masyarakata yang menandakan penyintas belum tertangi dengan baik.

“Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura saat menjadi calon berjanji akan menyelesaikan persoalan penyintas di Sulawesi Tengah, akan menghapus air mata penyintas dan tidak ada orang yang bernyanyi di atas penderitaan orang lain,”ucap Yahdi Basma dalam media gathering Fraksi Partai Nasdem bersama Celebes Bergerak dan Relawan Pasigala yang bertemakan “Huntap dan Indikasi Korupsi Bencan Pasigila” di ruang Baruga, DPRD Sulteng, Kamis (30/09/2021).

Politisi Nasdem itu juga mengaku sering mengingatkan Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura untuk menunaikan janji tersebut kepada penyintas. Sebab, dirinya juga merasakan langsung bencana 28 September 2018 silam, ketika itu Yahdi harus kehilangan orang-orang tersayangnya.

Lebih lanjut, Yahdi menerangkan, hak korban juga telah diatur dalam peraturan yang bersifat imperatif. Berdasarkan hal itu, menurut dia, bantuan kepada penyintas perlu diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten dan provinsi serta pemerintah pusat.

“Ada pasal imperatif. Pasal imperatif itu ada hak korban dan ada kewajiban negara, baik pemerintah kota, pemerinta provinsi maupun pemerintah pusat,”terangnya.

Yahdi menjelaskan, salah satunya contoh dari pasal imperatif adalah hak pencacatan yang harus dipenuhi negara. Karena, kata dia, sampai sekarang pemerintah tidak memperhatikan penyintas yang mengalami cacat.

“Tidak pernah kita cakpakan hak pencacatan, padahal ada ribuan orang pada 28 September itu cacat, misalnya jarinya kena beton atau kakinya patah, itu harus diganti oleh negara,”jelasnya.

“Bagaimana mau minta hak pencacatan sedangkan huntap belum selesai-selesai,”tandasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.