Anggota DPRD Palu Pertanyakan Penanganan Sampah dan Operasional 46 Unit Mobil Sampah

oleh -
Komisi C DPRD Kota Palu saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu, Kamis (20/1/2022). FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi C DPRD Kota Palu, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Palu, Kamis (20/1/2022).

RDP ini dipimpin ketua Komisi C DPRD Palu, Anwar Lanasi serta dihadiri Sekretaris Komisi C Muslimin serta dihadiri beberapa anggota Komisi C lainnya seperti Muchsin Ali, Abdurahman Nasar Al-Amri, Muliady, Moh. Syarif, H. Nanang, Farden Saeno dan Ahmad Umaiyer.

Dalam RDP ini, Anggota Komisi C mempertanyakan berbagai hal terkait penanganan sampah dan operasional mobil sampah yang sudah diadakan sebanyak 46 unit dan telah dibagikan ke 26 kelurahan se Kota Palu.

Anggota Komisi C Farden Saeno misalnya, mepertanyakan keberadaan motor kaisar yang selama ini beroperasi di kelurahan dan telah dihentikan setelah adanya mobil sampah, berapa jumlahnya, serta bagaimana nasib para pembawa motor kaisar setelah diberhentikan operasionalnya.

Farden  juga mempertanyakan sudah sejauhmana efevektifitas mobil pengangkut sampah yang baru yang telah beroperasi, karena ada info sebagian mobil belum jalan karena belum ada sopir dan karnetnya.

Sementara Anggota Komisi C Sucipto, mempertanyakan adanya isu penarikan retribusi dan apakah ada anggaran untuk pengecetan untuk lomba kebersihan di kelurahan. Selanjutnya, apakah benar ada hadiah untuk penghargaan dari lomba – lomba dari tingkat RT dan RW di kelurahan. Secara tegas Sucipto menolak penarikan motor kaisar yang ada di kelurahan.

“Kami menolak jika motor kaisar ditarik. Sebab kalau ditarik, itu mau dikemanakan,” tegas politisi PKS ini.

Sedangkan Ahmad Umaiyer,  mempertanyakan terkait informasi penagihan retribusi berdasarkan tarif listrik, sebab pemotongan lewat PLN melalui tarif listrik tidak ada regulasinya.

“Jika mau buat perda baru, maka perda lama harus dicabut,” tegas Ahmad Umaiyer.

Politisi Partai Golkar ini, juga mempertanyakan adanya perbedaan pengadaan mobil pengangkut sampah sesuai kesepakatan dengan Banggar DPRD Kota Palu.

Ahmad Humaiyer mengatakan, dalam kesepakatan yang akan diadakan mobil mitshubisi jenis L 300. Namun yang diadakan malah mobil Suziki.

“Ini berubah, sehingga mohon ditinjau kembali,” katanya.

Sementara pembayaran tagihan lewat PLN harus ada regulasinya. Ahmad Umaiyer juga mempertanyakan kapan dimulai pembayaran retribusi setelah beroperasinya mobil sampah saat ini.

Anggota Komisi C Muslimun, mempertanyakan tim 15 yang rumornya banyak mengintervensi DLHK. Bahkan sampai bisa menuntukan sopir dan karnet mobil sampah yang beroperasional saat ini.

Anggota Komisi C lainnya Moh. Syarif mempertanyakan seperti apa metode panarikan retribusi sampah apakah berdadarkan tarif dasar listrik atau ditaril secara langsung.

Moh. Syarif juga mengkritisi mobil yang dioperasionalkan sekarang hanya bisa di jalan besar. Sementara di lorong kecil, tidak bisa masuk mobil. Dia juga mempertanyakan terkait kebijakan kenapa mobil sampah hanya dibagi ke 24 lelurahan, tidak ke 46 kelurahan yang ada. Hal ini akan berdampak pada retribusi apakah hanya warga di 24 kelurahan saja yang akan bayar retribusi atau justru warga di 46 kelurahan.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan jika motor Kaisar ditarik, terus itu mau ditampung dimana dan bagaimana para pekerja yang selama ini membawa kaisar.

<span;>Jika retribusi lewat tarif listril, terus bagaimana warga yang tinggal di huntap. Terus bagaimana masyarakat yang menggunakan listrik pintar, lalu bagaimana upah  pungut, serta siapa itu tim 15 dan meminta untuk dihadirkan.

Setelah mendengar semua pertanyaan Anggota Komisi C, Kepala DLHK Kota Palu, Irmayanti Petalolo memberikan jawaban satu persatu semua pertanyaan anggota dewan.

Irmayanti mengatakan, saat ini pengadaan mobil sampah sebanyak 48 dan telah dibagi ke 24 kelurahan yakni kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Ulujadi dan sebagian Kecamatan Palu Utara. Sementara kecamatan Tawaeli akan diangkut dengan mobil bak besar.

“Alhamdulilah, awal Januari sudah beroperasi dengan jadwal 4 kali seminggu. Hal ini masih akan dievaluasi, apakah memungkinkan bisa setiap hari,” jelas Irmayanti.

Dalam operasional, sampah dari rumah akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) baru diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini pengangkutan cukup besar, karena hampir semua kelurahan melakukan pembersihan.

Irmayanti mengatakan, untuk motor Kaisar saat ini masih dihentikan dulu operasional, karena tidak ada biaya operasionalnya.

Terkait penanganan sampah, untuk tahun 2022 ini akan diberikan kewenangan ke kelurahan. Pada Januari ini, retribudi belum dipungut, karena masih dioptimalkan dulu pelayanan. Jika Peraturan Daerah (Perda) sudah disahkan, baru dilakukan penagihan.

“Saat ini sudah dilakukan sosialisasi terkait penanganan sampah dan retribusi yang akan ditetapkan tahun 2022 ini,” ujar Irmayanti.

Dikatakan, penghentian sementara motor kaisar untuk melihat efektivitas mobil pic up pengangkut sampah yang sudah dibagi dua unit per kelurahan di 24 kelurahan.

Hasil rapat evaluasi, evektifitas dua pic up per kelurahan sudah evektif, tapi tetap butuh tambahan lagi seperti kaisar. Namun memang tidak ada anggarannya. Saat ini, jumlah motor kaisar sebanyak 72 unit yang dikelola pemerintah. Ada juga yang dikelola pihak ketiga dengan retribusi sampai 50 ribu.

Dikatakan, motor kaisar saat ini diparkir di setiap kelurahan, karena belum ada operasionalnya. Selama ini bahan bakar dari tertibusi, sehingga tidak ada masuk di kas daerah.

Sedangkan mobil pic up, bahan bakarnya sudah ada anggarannya. Sehingga tidak ada masalah.

<span;>Untuk pengecetan di kelurahan, itu inisiatif masyarakat tidak ada instruksi dari pemerintah. Saat ini, memang hampir semua kelurahan melakukan pengecetan, itu karena semangat masyarakat. Untuk lomba kebersihan, memang ada dana dalam bentuk hadiah untuk kelurahan dalam bentuk alat kebersihan seperti arco, skop dan sapu.

Ada juga hadia yang lebih besar, untuk memotovasi masyarakat dalam membantu program pemkot palu.

“Retribusi tidak bekerjasama dengan PLN, tapi kami hanya minta data dari PLN,” katanya.

Terkait besaran retribusi, akan mengacu pada Permendagri No.7 Tahun 2021. Bahkan  perda tentang retribusi sudah dibahas, bukan perda baru. Saat ini lagi dikonsultasi ke provinsi dan mendagri. Sistem penarikan melalui kelurahan, bukan melalui PLN.

“Kami sudah membagikan format untuk retribusi. Nanti akan ada bukti setoran dari warga. Kami juga akan bangun sistem untuk memudahkan pembayaran,” jelas Irmayanti.

Terkait retribusi, pihak DLHK sudah mengirim surat untuk permintaan data PNS ke semua OPD. Nanti tagihan retribusi akan dikumpul di OPD, baru ditagih melalui OPD. Penarikan akan dimulai pada Februari setelah selesai perda.

Irmayanti kembali menegaskan, kerjasama dengan PLN adalah data by name by adres, bukan penagihan.

Terkait perubahan pengadaan mobil dari mitsubishi L 300 menjadi Suzuki, memang  dalam dokumen tidak ada merk. Sehingga saat lelang hanya ada spesifikasi mobil hidrolid.

Setelah semua hal berkaitan dengan pengelolaan sampah dibahas, RDP yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Kota ini akhirnya ditutup sekira pukul 15.00 Wita. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.