Anggota DPD RI Audiensi Dengan Wali Kota Palu

oleh -
Anggota DPD RI, Lukky Semen, SE selepas audiensi bersama Wali Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si. FOTO : ALSIH

PALU,SULTENGNEWS.COM-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Sulawesi Tengah (Sulteng), Lukky Semen.SE mengadakan audiensi sekaligus koordinasi sebagai bentuk tugas dan fungsi anggota DPD RI bersama Wali Kota Palu Drs.Hidayat.M.Si.

Audiensi itu dilaksanakan dalam suasana santai dengan pembicaraan yang ringan bersama Wali Kota Palu.

Adapun yang hadir dalam audiensi itu yakni Kadis Peridak, Kadis Pertanian, Kadis DLH, Kadis Perhubungan, Kadis PU, dan Kepala BAPEDA.

Lukky mengatakan, pasca bencana alam yang menimpa Kota Palu pada bulan september 2018 masih banyak menyisakan permasalahan yang terjadi.

“Tadi dengar penyampaian dari Wali Kota Palu, bahwa yang bermasalah soal Hunian Tetap (Huntap), masalah tanah dan sebagainya dan Wali Kota Palu tegaskan itu sudah beberapa kali di mediasi akhirnya masuk ke ranah hukum,”kata Anggota DPD RI, Lukky Semen.SE, selepas audiensi, di kantor Wali Kota Palu, Kamis (06/08/2020).

Dia menjelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam hal ini intansi Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR) belum terkoreksi, sehingga sebagai anggota DPD yang mewakili daerah tentunya mempunyai kewajiban untuk memediasi dan mencari solusi agar anggaran terkait huntap bisa termaksimalkan.

“Apakah anggaran ini bisa termaksimalkan memang anggaran ini penyiapannya harus cepat, tetapi persoalan teknis yang terjadi ada di soal lahan oleh karena itu kami coba memediasi dengan kementrian apakah anggaran bisa di katakanlah walaupun memang secara teknis melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),”jelasnya.

“Kalau memang bisa di libatkan pemerintah kota untuk ikut bersama-sama menyelesaikan, seperti yang Walikota katakan, jika anggaran ada pada kami pasti akan kami laksanakan, inilah kendala-kendala teknis yang akan kami bicarakan dengan kementrian,”sambungnya.

Dia juga menambahkan, dirinya yang menempati posisi di Komite II dalam DPD RI, yang termasuk bermitra dengan kementerian PUPR, maka dia merasa berkewajiban untuk melakukan mediasi sehubungan dengan permasalahan huntap tersebut.

“Sebagai anggota DPD juga. Banyak masalah yang disampaikan Pak Walikota tadi soal usulan-usulan ke pusat yang sampai hari ini belum terselesaikan, bahkan ada yang ditolak. Kami punya kewajiban untuk memperjuangkan usulan tersebut supaya apa yang dimintakan Pemerintah Kota Palu itu bisa terealisasi,”tandasnya. SIL/DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *