Anggota Bawaslu Sulteng Rasyidi Bakry, Ingatkan Tugas Panwascam Jaga Integritas dan Independensi Pemilu

oleh -
oleh
Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Rabu (15/02/2023). FOTO : IST

BANGKEP, SULTENGNEWS.COM – Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Rabu (15/02/2023).

Sebagai narasumber, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Rasyidi Bakry menyampaikan, sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan diberikan mandat oleh Bawaslu Kabupaten, untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu melalui proses acara cepat.

Proses acara cepat adalah penyelesaian sengketa antara peserta pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan atau paling lama 3 hari kalender, terhitung sejak permohonan disampaikan.

Karena kondisi tertentu seperti akses geografis dan komunikasi yang sulit atau keadaan lain yang menyebabkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu pada hari yang sama.

Lebih lanjut Rasyidi menyampaikan, dalam hal pemohon dan termohon mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil kesepakatan ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu dalam suatu formulir khusus.

Namun, jika pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan, Panwaslu Kecamatan juga menuangkan ketidaksepakatan ke dalam suatu berita acara, untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dengan  mengkaji kronologi dan bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa yang kemudian akan dijadikan dasar untuk memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.

Rasyidi mengingatkan, sengketa antar-peserta pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

Hal inilah yang menjadi salah satu tanggung jawab Panwascam setelah mendapat mandat dari Bawaslu Kabupaten.  Untuk itu, Rasyidi mengingatkan agar saat menjadi menangani sengketa antar-peserta,  Panwascam harus benar-benar menjaga integritas dan independensi.

“Saya kasih contoh misalnya, karena di suatu kecamatan atau desa biasanya rata-rata orang punya hubungan keluarga, maka saat menjadi mediator, pastikan yang memediasi adalah orang yang tidak punya hubungan keluarga yang paling dekat, entah itu kepada Pemohon atau Termohon,” urainya kepada SultengNews.com.

“Karena kalau pas punya hubungan keluarga dekat, jangan sampai kalian terlibat secara emosional dalam menangani sengketa itu atau kalau istilah anak muda sekarang “baper” atau terbawa perasaan. Sehingga, karena baper akan mempengaruhi integritas dan obyektifitas dalam memutus suatu sengketa antara peserta,” katanya menambahkan.

Padahal Panwascam adalah garda terdepan Bawaslu dalam misi Bawaslu menegakkan keadilan Pemilu. Keadilan Pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai adanya wadah atau saluran bagi peserta pemilu untuk mengeluhkan ketidak adilan yang mereka alami untuk kemudian bisa mendapat keputusan secepatnya dari permasalahan yang mereka hadapi.

“Jadi, proses acara cepat untuk menyelesaikan sengketa antar-peserta adalah upaya kita untuk menjawab rasa keadilan itu. Jangan sampai, para peserta pemilu yang kecewa akhirnya memutuskan main hakim sendiri sehingga justru bisa menimbulkan masalah hukum baru,”.

Yang harus diingat, lanjut dia, adalah Pemilu ini secara Politik didefenisikan sebagai konflik yang dilembagakan. Dengan harapan bahwa dalam proses sirkulasi elit, tidak terjadi kekerasan fisik.

Dalam teori konflik, seringkali kekerasan itu muncul ketika akal sehat sudah mati, karena tidak ada lagi saluran untuk berdialog, sehingga ketika akumulasi kekecewaan itu menemukan trigger atau pemicu, maka konflik itu bisa bertransformasi menjadi kekerasan.

“Nah hal ini yang tidak kita inginkan. Kalau mau berkonflik, maka konflik itu harus diselesaikan melalui kanal yang ada, yang dalam konteks Pemilu menjadi tanggungjawab Bawaslu,” sebutnya.

Untuk itu, Rasyidi berpesan, agar Panwascam dalam menjalankan tugas, benar-benar menjaga integritas dan independensi dan meningatkan agar setiap keputusan atau kebijakan semuanya harus diputuskan melalui rapat pleno.

“Jangan jalan sendiri-sendiri, harus solid, karena dengan solidnya kita sebagai pengawas Pemilu akan berimplikasi positif pada kerja-kerja kita sebagai pengawas,” tegasnya.(*/ZAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.