Anggota Banggar DPRD Sulteng Keluhkan Kinerja TAPD Pemprov Sulteng

oleh -

Suasana Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng di ruang sidang utama, Rabu (20/11/2019). FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng, mengeluhkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulteng yang tidak menyajikan dokumen secara lengkap terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

Sejumlah anggota Banggar seperti Sony Tandra dari Fraksi Nasdem, Budi Luhur Larengi dari Fraksi Golkar, Wiwik Jumatul Rofi’ah dari Fraksi PKS dan Ronald Gulla dari PAN mempertanyakan tidak adanya rincian dari setiap anggaran serta tidak adanya dokumen pembanding seperti RAPBD tahun 2019 untuk dijadikan acuan saat pembahasan anggaran di Banggar.




Budi Luhur Larengi misalnya, dia mempertanyakan kenapa biaya lain –lain dari pendapatan sah, kenaikkannya sangat tinggi. Begitu juga dengan dana hibah, kenaikannya juga sangat tinggi serta dana sisah lebih anggaran (Silpa) juga sudah ada semua merk-nya atau pos – posnya.

“Kita tidak mau di DPRD Sulteng ini, hanya dijadikan stempel saja. Untuk apa kita bahas kalau dokumen rinciannya tidak ada dan beberapa pos anggaran sudah ada merek-nya,” ujar politisi Golkar asal Kabupaten Sigi ini.

Olehnya, Budi Luhur meminta agar TAPD memberikan penjelasan secara rinci kenapa biaya lain – lain bisa naik sangat tinggi. Begitu juga dana hibah kenapa bisa naik, serta penjelasan pos – pos anggaran apa saja yang membuat dana hibah itu bisa naik sangat signifikan.

Sementara Wiwik Jumatul Rofi’ah, meminta agar TAPD memberikan data pembanding kepada Banggar agar bisa melihat sektor mana saja yang mengalami kenaikan dan sektor mana saja yang turun, serta sektor – sektor mana saja yang bisa digenjot.

“Saya minta pembahasan kita fokus ke pendapatan dulu, baru setelah itu kita bahas belanja daerah. Tapi saya minta TAPD untuk memberikan kepada kami data pembanding RAPBD tahun 2018, sehingga kita bisa tau dimana yang turun dan mana yang naik,” ujar politisi PKS ini.

Hal yang sama juga dikemukakan anggota Banggar lainnya, Sony Tandra dari Fraksi Nasdem. Menurutnya, Banggar kesulitan melakukan pembahasan anggaran jika tidak ada data pembanding untuk mengetahui capaian dari anggaran tahun sebelumnya, sehingga bisa jadi acuan untuk pembahasan anggaran tahun 2020.

“Saya minta dokumen pembanding dihadirkan, sehingga kita di Banggar juga bisa membahas anggaran dengan baik,” katanya.

Protes dari anggota Banggar terhadap TAPD Pemprov Sulteng, sempat menimbulkan silang pendapat dari sesama anggota Banggar. Adalah Suryanto yang sedikit berbeda pendapat dengan anggota Banggar lainnya. Politisi dari PDIP ini menilai, seharusnya anggota Banggar tidak perlu terlalu ditail membahas setiap item pembahasan di Banggar, karena sudah ada Komisi II yang diberikan amanah oleh undang – undang untuk membahas masalah keuangan. Apalagi kata dia, sudah ada juga rapat pimpinan yang dihadiri ketua – ketua komisi dan ketua fraksi sebelum rapat Banggar dimulai.




Pernyataan Suryanto langsung ditimpal anggota Banggar dari Fraksi Golkar Moh. Faisal Lahadja. Menurutnya, Banggar merupakan penyempurnaan dari pembahasan – pembahasan di komisi. Jadi tidak ada salahnya jika anggota Banggar lainya yang tidak duduk di komisi II mempertanyakan secara detail item pendapatan dan belanja daerah.

Pernyataan Faisal juga dibenarkan anggota Banggar dari PAN yakni Ronald Gulla yang mengatakan, sudah menjadi tugas anggota Banggar melakukan pembahasan item pendapatan dan belanja karena puncak dari semua pembahasan RAPBD adalah di Banggar.

Setelah melalui serangkaian perdebatan sesama anggota Banggar, sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Hj. Nilam Sari Lawira itu akhirnya ditunda hingga Kamis besok (21/11/2019) guna melengkapi semua dokumen dari TAPD yang diminta anggota Banggar. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *