Anggota Banggar DPRD Palu Minta Skema Retribusi DLH Harus Jelas

oleh -
Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun saat memberikan masukannya kepada DLH Kota Palu. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Jenis penerimaan atau retribusi yang menjadi kewajiban melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu terdiri dari 3 jenis pelayanan.

Pertama, adalah retribusi penerimaan persampahan atau pembersihan. Kedua, retribusi penerimaan pelayanan pemakaman. Ketiga, penerimaan pelayanan aset daerah yang terdiri dari Taman Vatulemo dan Taman Gor.

Kepala DLH Kota Palu, Irma mengatakan, untuk target dari ketiga jenis retribusi ini sejak tahun 2016 itu ditargetkan sebesar Rp4 Miliar, tapi yang terealisasi sebesar Rp1.593.003.000.

Kemudian, kata dia, di Tahun 2017 DLH kembali ditargetkan Rp4 miliar. Namun yang tercapai Rp2.083.346.000.

Lebih lanjut, Irma mengatakan, di Tahun 2018 juga ditargetkan Rp4 miliar yang didapatkan hanya Rp1.446.686.000. Namun, di Tahun 2020, DLH diberikan target retribusi yang lebih rendah dari sebelumnya.

“Di Tahun 2020 ini kami ditargetkan Rp2 Miliar, jadi turun targetnya. Tahun 2016 sampai 2019 itu Rp4 Miliar, sehingga 2020 kami ditargetkan Rp2 Miliar yang terealisasi Rp1.232.071.000 atau sebesar 61,60 persen,” ucap Irma dalam rapat Bandan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu di ruang rapat utama DPRD Kota Palu, Jumat (20/08/2021).

Di Tahun 2021, DLH kembali ditargetkan Rp2 Miliar dalam retribusi. Sampai dengan Juni yang terealisasi Rp940.484.100.00. Dan penerimaan itu, kata Irma, masih 45,77 persen yang terelisasi.

Irma juga mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu sosialisasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta tetap optimis dalam penerimaan retribusi.

“Kita masih harus melakukan upaya-upaya pertama yaitu sosialisasi kemudian persiapan sarana dan prasarana, jadi berdasarkan pertimbangan kami tetap optimis, mungkin jangan Rp45 Miliar, tapi baiknya setengah atau di bawa setegah karena baru akan di mulai di Tahun 2022,”terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota DPRD Kota, Muslimun yang juga merupakan anggota Banggar mengatakan, skema penerimaan retribusi harus jelas, karena program sudah mulai berjalan di Tahun 2020, maka target harus jelas berapa retribusi yang akan di pungut.

“Makanya kalau dari saya skema juga harus jelas karena skema yang kita maksud ini program sudah mulai jalan 2022, maka targetnya juga harus jelas berapa skema pembayaran itu di tahun pertama berapa retribusi yang akan kita pungut sehingga kita bisa tau,”katanya.

Sekretaris Komisi C itu juga bilang, dapat diasumsikan jika retribusi tidak tercapai target yang diberikan. Maka, sistem harus di perbaiki sehingga memenuhi target.

“Asumsikan saja kalau tidak tercapai berarti sistemnya di perbaiki tapi ini baru mulai sudah ada tawar menawar kan aneh juga makanya kalau dari saya baiknya di hitung baik,”pungkasnya.

“Sehingga apa yang di sampaikan itu menjadi benar harus di masukan dulu supaya ketahuan kalau tidak mencapai target yang di kejar¬† berarti harus di evaluasi yang salah di mana sistemnya kah atau mekanismenya,”tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.