Anggaran Rp20 Miliar Badan Penghubung Dialihkan Tanpa Sepengetahun DPRD Sulteng

oleh -

Suasana ruang sidang utama DPRD Sulteng sesaat sebelum dimulainya rapat badan anggaran. Nampak Anggota banggar dari Fraksi Nasdem Ibrahim A. Hafid sedang siap – siap mengikuti rapat. FOTO :

MAHFUL/SULTENGNEWS.COM PALU, SULTENGNEWS.COM – Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indianingsih Lalusu geram setelah mengetahui anggaran Rp20 Miliar untuk Badan Penghubung di Jakarta dialihkan untuk belanja lain tanpa sepengetahun DPRD Sulteng.

Menurut Sri Indianingsih Lalusu, anggaran yang diploting sebesar Rp20 Miliar untuk Badan Penghubung itu akan dibelanjakan untuk pembelian tanah di sebelah mess pemda Sulteng di Jakarta. Namun, dana itu akhirnya dialihkan tanpa sepengetahuan DPRD Sulteng.

“Yang kami ploting untuk mitra kami Badan Penghubung di Jakarta, sudah pasti mau beli tanah Rp20 miliar dibatalkan tidak ada pemberitahuan kepada kami. Bahkan sudah dijabarkan pun kami tidak tau,” ujar politisi senior itu kesal saat rapat badan anggaran (Banggar) di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Jumat (22/11/2019).

Sri sapaan akrab politisi PDIP ini mengatakan, rekan – rekan Anggota DPRD Sulteng khususnya Komisi I sudah sangat dongkol atas kejadian itu. Namun semua memintanya untuk menyuarakan selaku ketua komisi.

“Untuk apalagi kami komisi I pergi kesana (Jakarta), diminta lagi dana apresial, untuk notaris dan lain sebagainya. Begitu diputuskan semena – mena pihak sebelah (Pemprov Sulteng) tidak ada pemberitahuan sama sekali sama kami,” geramnya.

Anggaran itu lanjutnya, sudah digeser, dijabarkan tanpa konsultasi ke DPRD dalam hal ini Komisi I yang membidangi masalah itu. “Ini melanggar mekanisme. Pergeseran anggaran, apalagi lebih dari Rp5 Miliar harus sepengetahun dan persetujuan DPRD. Ini dilanggar pak,” tambahnya kesal.

Menanggapi hal itu, ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulteng Hidayat Lamakarate mengatakan, memang ada rencana pembelian lahan untuk pembangunan mess pemda di Jakarta, tetapi karena prosesnya dan pembangunannya memakan waktu yang telalu panjang, sementara ibu kota negara sudah mau dipindahkan ke Kalimantan, sehingga waktu itu ada pemikiran untuk dipending saja dulu.

“Memang mungkin kekeliruan kita, tidak mengkonsultasikan ke DPRD. Tetapi soal dana yang disebarkan dari sisa yang tidak jadi dibelanjakan untuk pembangunan mess pemda sulteng yakni pembebasan lahan, sesungguhnya dibahas kemarin lewat APBD Perubahan,” terang Hidayat.

TAPD saat diperubahan sudah menjelaskan bahwa diantara belanja OPD itu diantaranya, bersumber dari dana Rp20 Miliar yang tidak jadi dibelanjakan untuk mess pemda di Jakarta.

Namun jawaban Hidayat Lamakarate itu, ditimpal kembali oleh Sri Indianingsih Lalusu. Menurutnya, tidak ada penjelasan soal pengalihan dana Rp20 Miliar yang tidak jadi dibelanjakan untuk pembelian lahan mess pemda di Jakarta.

“Seingat saya adalah hanya dana bencana yang ditipkan, masih ada di kas pemda itu Rp20 Miliar sekian. Tapi khusus pergeseran dana dari pembatalan pembelian itu, tidak ada waktu kita membahas APBD Perubahan, karena saya tidak pernah absen, hadir terus. Yang Rp20 Miliar itu, sisa dana bencana yang belum terpakai,” sambung Sri Indrianingsih.

Untuk menjawab pernyataan Sri Indrianingsih itu, Hidayat Lamakarate selaku ketua TAPD lalu mempersilahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD) Pemprov Sulteng, Bahran untuk menjelaskan penjabaran dana Rp20 Miliar yang tidak jadi dibelanjakan untuk mess pemda di Jakarta itu.

Menurut Bahran, dana mess pemda kurang lebih Rp20 Miliar pada APBD 2019 yang tidak jadi digunakan itu pada saat sebelum APBD Perubahan, digunakan untuk menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Morowali dan Sigi. Namun Bahran tidak menyampaikan waktu dan tanggal terjadinya banjir itu.

“Juga digunakan untuk menutup devisit BPJS Kesehatan tahun 2019. Pada APBD Perubahan, kita membayar BPJS sebesar Rp31 Miliar,” jelasnya. Kedepan lanjut Bahran, selisih kenaikan BPJS dari sebelumnya Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu, akan ditanggung juga pemda. Artinya, ada selisih Rp19 ribu akan ditanggung lagi oleh pemda. Dengan adanya kenaikkan BPJS itu, maka akan terjadi lagi pergeseran APBD 2019.

“Dalam waktu dekat ini, akan ada surat perintah agar menggeser APBD 2019 untuk menutupi devisit 19 ribu dari selisih kenaikkan BPJS. Itu artinya, kurang lebih Rp27 Miliar lagi kita harus mencari,” jelas Bahran. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *