Aneh..! Lurah Watusampu Dipanggil Polisi Karena Batalkan SKPT di Atas Laut

oleh -
Inilah salah satu Terminal Untuk Keperluan Sendiri (TUKS) di wilayah Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Banyak TUKS dibuat di Watusampu atas dasar kepemilikan SKPT dari Kelurahan. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Aneh, ya sungguh aneh..! Lurah Watusampu Maryani Lamadjau, SE, MM dipanggil polisi dari jajaran Polsek Palu Barat, karena membatalkan Surat Keterangan Punguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 593/15/SKPT/XI/2021 dengan nama pemilik Hi. Abdul Said yang terbukti berada di atas laut.

Pemanggilan Lurah Watusampu ini, berdasarkan surat undangan polisi nomor B/06/II/2022/Reskrim atas laporan dari Hi. Abdul Sahid dengan Nomor : LP-Aduan/25/II/2022/KSPKT-C/Res Palu/Sek Palbar tanggal 11 Februari 2022.

Dalam surat undangan polisi itu, disebutkan tujuan undangan itu untuk memberikan keterangan konfirmasi terkait dengan laporan Hi. Abdul Sahid perihal pembatalan SKPT Nomor : 593/15/SKPT/XI/2020 tanggal 9 November 2020 atas nama Hi. Abdul Sahid yang terletak di Kelurahan Watusampu.

Sebelum pemanggilan polisi ini, Lurah Watusampu Maryani Lamadjau, SE, MM telah menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKPT Nomor : 593.33/02.11/KW/1/2022.

Dalam surat pembatalan SKPT itu disebutkan, menindaklanjuti hasil rapat tanggal 27 Desember 2021 tentang rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Nomor : 001/pm 00.00/54.2/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022.

Rekomendasi Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng ini, berkaitan dengan aktivitas reklamasi pembuatan Terminal Untuk Keperluan Sendiri (TUKS) di Kelurahan Watusampu yang dilakukan oleh PT. Sumber Batuan Prima (SBP) yang diketahui adalah milik Hi. Abdul Sahid.

Dalam SKPT Nomor : 593/15/SKPT/XI/2021 dengan nama pemilik Hi. Abdul Said ini, sangat jelas disebutkan batas – batasnya yakni sebelah utara tanah saudara PT. Maxima Tiga Berkat, sebelah timur laut/teluk Palu (Inilah tanah yang direklamasi), sebelah selatan tanah milik PT. PWI, sebelah barat tanah milik masyarakat setempat.

Atas dasar itulah, Lurah Watusampu kemudian membatalkan SKPT  Nomor : 593/15/SKPT/XI/2021 itu.

Namun surat pembatalan SKPT yang dikelaurkan Lurah Watusampu ini, tidak diterima oleh Hi. Abdul Sahid dan melaporkan masalah ini ka Polsek Palu Barat tanggal 11 Februari 2022.

Atas laporan ini, Polsek Palu Barat kemudian memanggil Lurah Watusampu Maryani Lamadjau, SE, MM untuk diperksa terkait laporan Hi. Abdul Sahid.

Terkait pemanggilan polisi terhadap Lurah Watusampu itu, Tokoh Muda Watusampu Dedi Irawan melayangkan protes atas tindakan polisi yang memanggil lurah mereka itu.

“Langkah yang dilakukan ibu lurah dengan membatalkan SKPT di atas laut, sudah sesuai kewenangannya, karena ditemukan kesalahan dalam penerbitan SKPT itu sebelumnya,”ujar Dedi Irwan kepada media ini.

Dikatakan, alasan lurah membatlkan SKPT itu sangat jelas karena SKPT itu terbit di atas laut. Dedi mengaku, sebelumnya warga Watusampu sudah protes atas terbitnya SKPT di atas laut, karena melanggar undang – undang.

“Harusnya polisi memeriksa terbitnya SKPT di atas laut, karena bertentangan dengan undang – undang. Bukan justru memanggil dan memeriksa lurah yang membatalkan SKPT,” geram Dedi.

Dedi menambahkan, apalagi alasan lurah membatalkan SKPT itu karena adanya rekomendasi dari Komnas HAM RI Perwakilan Sulteng, karena ditemukan bahwa terbitnya SKPT itu di atas laut yang sudah direklamasi.

“Sebagai warga Watusampu, saya menolak adanya SKPT di atas laut. Serta menyelamatkan pesisir Watusampu dari mafia izin TUKS (Terminal Untuk Keperluan Sendiri),” tandas Dedi Irawan. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.