Aliansi Untuk Petani Desa Lee Tuntut Pencabutan HGU PT SPN di Morut

oleh -
Aliansi Untuk Petani Desa Lee saat melakukan demonstrasi di depan kantor BPN Sulteng. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sejumlah masa akasi yang tergabung dalam Aliansi Untuk Petani Lee menuntut pencabutan Hak Guna Usaha PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) di Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Perjuangan masyarakat Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara yang terus berjuang mempertahankan tanahnya adalah bukti betapa pentingnya tanah dalam kehidupan bermasyarakat,”kata Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Alan Makassau, saat melakukan demonstrasi di depan kantor BPN Sulteng, Senin (11/01/2021).

Alan mengatakan, hal itu dibuktikan dengan upaya gugatan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas klaim oleh perusahaan milik negara, yakni PTPN/SPN. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) bahwa  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

“24 Juni 2019 pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN PL, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengabulkan gugatan penggugat,”ungkapnya.

Dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, kata dia, membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009 yang terletak didesa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara.

Alan menerangkan, pada 24 Oktober 2019, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 114/B/2019 Pttun Mks, yang pada pokoknya menerima Eksepsi Pembanding yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara (dahulu sebagai Tergugat) dan PTPN/SPN (dahulu sebagai Tergugat II Intervensi) yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya adalah Gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah suatu kekecewaan bagi masyarakat Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara.

“Dimana secara kedudukan masyarakat Desa Lee telah lama mendiami wilayah tersebut sejak tahun 1932,”terangnya.

“20 Mei 2020, MA mengabulkan permohonan kasasi dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya, kabar baik tersebut diterima oleh para penggugat pada tanggal 06 Oktober 2020, kemenangan kecil tersebut menyertai seluruh rakyat Indonesia,”tambahnya.

Namun, kata dia, ATR/BPN sebagai tergugat tidak mematuhi putusan Kasasi MA, dalam putusannya mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk Mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026, tanggal 12 Juni 2009 yang terletak didesa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara.

“Bahkan 90 Hari setelah diterimanya salinan putusan kasasi MA sesuai UU No 9 Tahun 2004 Tentang PTUN Pasal 116 dan PP No 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 17 Ayat 1 Huruf b Angka 2,”tegasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *