Aliansi Palu Monggaya Protes Perda Nomor 13 Tahun 2016

oleh -

Keterangan Foto :

Anggota DPRD Kota Palu, Rizal Dg. Sewang saat menyampaikan penjelasan terkait Perda Nomor 13 Tahun 2016 dihadapan ratusan demonstran di Halaman Gedung DPRD Kota Palu. FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Palu Monggaya melakukan demonstrasi dengan mendatangi Gedung DPRD Kota Palu, memprotes Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Para demonstran itu menilai, Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu telah melegalkan beroperasinya beberpa perusahaan tambang galian C di wilayah Kota Palu dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga Buluri dan Watusampu yang berada di sekitar perusahaan galian C.

Bahkan Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu, tidak menjadikan pertimbangan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Karena itu, para demonstran menilai Perda Nomor 13 Tahun 2016, terlihat dibuat secara tidak profesional dan sarat dengan kepentingan pribadi maupun golongan bahkan bertentangan dengan Undang – Undang di atasnya.

Anggota DPRD Kota Palu, Sophian R Aswin saat berdialog dengan ratusan demonstran di halaman Gedung DPRD Kota Palu. FOTO : MAHFUL/SN

Selain itu, dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 sama sekali tidak mencantumkan sanksi tegas bagi perusahaan tambang galian C yang melanggar aturan perundang – undangan seperti yang terdapat pada pasal 4 ayat 2 yang hanya memberikan tiga jenis sanksi yakni teguran lisan, teguran tertulis atau pembatasan izin usaha. Seharusnya kata para demonstran, dalam pasal itu ada sanksi penutupan. Bahkan kata para demonstran, ada perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan Corporate Respons Sibility (CRS) sesuai ketetapan undang – undang.

Menanggapi tuntutan para demonstran, Anggota DPRD Kota Palu Sophian R Aswin meminta kepada para demonstran untuk menunjukan poin – poin mana dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 yang dianggap bermasalah. Sophian bahkan menjelaskan bahwa Perda yang dipersoalkan itu adalah Inisiatif DPRD, sehingga telah melalui tahapan yang panjang dengan melibatkan semua stakeholders sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda. Namun, penjelasan Sophian mendapat sanggahan dari para demonstran sehingga terjadila debat kusir di halaman Gedung DPRD Sulteng itu.

Penjelasan Sophian selanjutnya ditambahkan anggota DPRD Kota lainnya yang juga anggota Badan Pembentukan Perda (Baperda), Rizal Dg. Sewang. Menurut Rizal, Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu, sesungguhnya telah melalui pembahasan yang panjang dan telah melalui kajian – kajian dari akademisi, serta semua stakeholders sebelum ditetapkan menjadi perda. Apalagi Perda ini adalah inisiatif DPRD, sehingga pembahasannya lebih panjang dari Perda pada umumnya.

“Sebenarnya Perda Nomor 13 Tahun 2016 ini, adalah bentuk kependulian DPRD atas keresahan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang tidak mempedulian masyarakat sekitar serta lingkungan. Makanya, DPRD berinisiatif melahirkan Perda ini,” jelasnya.

Terkait dengan tidak dimasukannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang penanaman Modal, karena dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, hanya mewajibkan pencantuan Undang – Undang terkait pada naskah akademik. Sementara dalam Perda, bisa tidak dicantumkan karena isinya sangat baik.

“Sebenarnya, tidak ada masalah tidak dimasukkannya Undang – Undang Nomor 40 dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2017, karena sudah masuk di naskah akademiknya,” jelas Anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Penjelasan panjang Rizal, lagi –lagi mendapat sanggahan dari para demonstran sehingga dabat kusir terus terjadi. Situasi sempat memanas, karena para demonstran seperti tidak mau tahu dengan penjelasan anggota DPRD Kota Palu. Karena tidak ada titik temu, Sophian R Aswin akhir tidak mau lagi meladeni debat kusir yang tak berkesudahan itu dan meminta perwakilan para demonstran untuk hadir di Gedung DPRD Kota Palu pada Senin (15/1/2018) untuk membedah Perda Nomor 13 Tahun 2016 serta merevisi hal – hal yang dianggap tidak memihak kepada rakyat.

“Saya tunggu perwakilan para demonstran pada Senin, kita dialog dan bedah poin – poin mana saja yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat,” tekannya sambari menutup pembicaraan.

Para demonstran akhirnya membubarkan diri secara tertip dan meninggalkan Gedung DPRD Kota Palu. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *