Akademisi Untad Tanggapi Problematika Omnibus Law

oleh -

PALU, SULTENGNEWS.COM – Akademisi Universitas Tadulako, Dr.Sulthan Zainuddin, S.Sos, M.Si menanggapi problematika Omnibus Law atau undang -undang sapu jagad yang membahas 79 undang – undang, 179 pasal dan 1030 halaman.

“Saya berbeda dengan pandangan pengamat yang lain yang menolak Omnibus Law, seperti Faisal Basri dengan kencang menolak,” kata Akademisi Universitas Tadulako, Dr.Sulthan Zainuddin, S.Sos, M.Si, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/02/2020).




Menurut Dosen Sosiologi Untad itu, Omnibus Law ada baiknya, meskipun terkesan orang bilang Undang – undang sapu jagad itu, banyak aturan – aturan yang di kesampingkan.

“Tapi pertama kita lihat tujuannya apa, tujuannya akan menciptakan lapangan kerja sebenarnya, meskipun orang pelesetkan jadi CILAKA,”ujarnya.

“Bagi saya Omnibus Law tidak salah, sebab dimanapun ketika mengundang investor, investor itu bertanya, apakah ada jaminan atau tidak, kalau tidak ada jaminan, maka dia akan mencari yang paling murah, pertimbangan investor itu mencari buruhnya yang paling murah,” imbuhnya.




Sulthan mengungkapkan, biasanya negara paling murah itu adalah negara yang sistemnya otoriter, negara yang belum demokratis, buruh di tindas, seperti halnya di Vietnam buruhnya murah karena negaranya masih otoriter.

“Di Indonesia kita sudah maju, kita negara demokratis karena kita negara demokratis semua perangkat-perangkat yang di susun itu harus menyesuaikan diri,”ungkapnya.

“Jadi saya setuju dengan Omnibus Law, yang penting untuk dipikirkan sekarang kita belum terima draft RUU Cilaka sekarang. Jujur sampe sekarang draftnya saya cari belum saya temukan, dimana kelemahan Omnibus Law,” sambung Sulthan.

Dia juga menegaskan, ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mau mengesahkan RUU Cilaka, maka harus mengundang intansi terkait, harus di undang semua pihak untuk terlibat, termasuk kelompok yang mengkritisi soal Omnibus Law.




Yang jadi persoalan kata Sulthan, kalau RUU Cilaka di sahkan, buruh akan di peras, tapi perlu diketahui jangankan Omnibus Law sepanjang sejarah manusia sampe kapanpun, menurut salah satu tokoh sosiologi, selalu ada konflik antara buruh dan majikan, tapi yang perlu dicari titik temu.

“Buruh selalu memperhatikan kesejahteraannya, investor juga ingin untung yang besar, jadi logikanya bagaimana mendapatkan untung yang besar dan meningkatkan kesejahteraan buruh, itu yang harus di perhatikan, maka pasal – pasal menentukan,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *