AJI Desak Pemerintah Cabut Pembatasan Akses Media Sosial

oleh -



JAKARTA, SULTENGNEWS.com – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah agar segera mencabut pembatasan akses media sosial (medsos), karena dinilai telah merugikan banyak pihak, utamanya masyarakat yang selama ini kerapkali menggunakan Medsos untuk kelancara aktivitasnya.

Melalui rilis yang disampaikan Ketua Umum AJI, Abdul Manan dan Ketua Bidang Advokasi pada 23 Mei 2019, AJI menilai alasan pemerintah meredam hoax dengan membatasi akses warganet menggunakan medsos jelas tindakan konyol. Pertama, hoax tetap menyebar karena medsos tetap bisa diakses dengan aplikasi VPN. Kedua, alasan itu menggeneralisasi seolah – olah semua warganet penyebar hoax dan suka menelan informasi hoax di medsos mentah – mentah.



Ketiga, pembatasan medsos jelas menghalangi warganet untuk mencari informasi yang benar atas apa yang sedang terjadi, sebab tidak semua warganet paham dengan pemakaian VPN agar tetap bisa mengakses medsos.

Keempat, medsos telah banyak dipakai warganet untuk kepentingan – kepentingan lain mulai dari bekerja, aktivitas social, ruang untuk berpendapat dan distribusi informasi kebencanaan. Pada akhirnya, dampak yang ditimbulkan justru jauh lebih besar.

Kelima, pembatasan medsos seperti saat ini akan menjadi preseden buruk kedepan apabila warganet tetap saja diam.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) memutuskan membatasi akses terhadap medsos khususnya fitur penyebaran video dan gambar, pascademonstrasi yang berujung bentrokan dan pembakaran pada Selasa 21 Mei 2019 malam lalu berlanjut hingga Rabu 22 Mei 2019. Kericuhan itu terjadi di kawasan Thamrin Jakarta Pusat dan Slipi Jakarta Barat.

Para demontran itu memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa dini hari yang menyatakan bahwa pemenang pemilu presiden adalah pasangan nomor urut 1 Joko Widodo – Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperolah suara 68.650.239 (44,50%).

Pembatasan akses medsos disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat (22/5/2019). Pemerintah merujuk pada undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hokum mengeluarkan kebijakan.

Menurut Wiranto, pembatasan bersifat sementara untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini pascapengumuman KPU. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat tergantung dengan situasi keamanan dalam negeri.



Menyikapi hal ini, AJI menyatakan sikap :

  1. Mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan pembatasan akses medis sosial. AJI menilai langkah ini tak sesuai pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 deklarasi umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
  2. Meminta pemerintah menghormati hak public untuk memperoleh informasi. AJI menyadari bahwa langkah pembatasan akses media sosial oleh pemerintah ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun AJI menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap informasi yang benar.
  3. Menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik – baiknya. AJI menolak segala macam tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena bisa memincu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.
  4. Mendorong pemerintah meminta penyelenggaran media social untuk mencegah penyebarluasan hoax, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif melalui mekanisme yang transparan, sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikianlah sikap AJI Indonesia dalam merespon kebijakan pemerintah yang membatasi akses warganet di media sosial. ***FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *