PALU, SULTENGNEWS.COM – Advokat Rakyat, Agussalim, SH menyebut sejumlah tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) perlu di dorong menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan memakai konsep koperasi.
Menurut Agussalim, teori ekonomi global dalam investasi Sumber Daya Alam (SDA) ada yang dikenal profit dan investasi serta divestasi. Divestasi ini, kata dia, dijalankan lewat konsep koperasi sebagaimana pada Undang-undang 1945 Pasal 33.
“Koperasi ini menjadi kekuatan soko guru revolusi Indonesia dia (koperasi) kesejahteraan ekonomi,”ujar Agussalim kepada sultengnews, Rabu (03/03/2021).
Bahkan, kata dia, WPR bisa di dorong menjadi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di desa yang memiliki potensi emas.
“Tambang ilegal harus di dorong menjadi WPR lewat koperasi, Bumdes lewat koperasi masuk, bentuk koperasinya kan produsen berarti bisa menjual emasnya,”ucapnya.
Saat ditanyakan terkait pengalihan status dari tambang ilegal menjadi WPR, namun masih dikuasai oleh pemilik modal dan bukan rakyat, Agussalim mengatakan, hal itu tidak menjadi suatu analisa yang ilmiah hanya sebuah premis.
“Sekarang mana yang tidak sifatnya kartel, sekarang kita lihat dalam politik ekonomi, karena hukumnya tidak jelas , regulasi lebih banyak mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) bukan menyangkut hak rakyat,”ungkapnya.
Bagi Agussalim, WPR dapat menumbuhkan perekonomian rakyat yang sifatnya manisfe. Menurut dia, pemerintah harus bersyukur sekali ada kekayaan daerahnya dapat dikelola dan dikerjasamakan dengan rakyatnya yang bisa menghasilkan kesejahteraan.
“Bagaimana DPRD di Kabupaten dan Kota mendorong kemitraan, bantu dengan teknologi dan sarana prasarana agar tidak terjadi bencana atau human error seperti di Desa Buranga,”terangnya.
“Kita menginginkan untuk adanya lompatan kuantom dalam perekonomian, dimana ada satu kebijakan yang merumuskan mulai dari hulu hilir bisa dinikmati semua orang,”tandasnya. DAL
