Abdul Rahman Thaha Siap Selesaikan Masalah Agraria di Sulteng

oleh -
Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Abdul Rachman Thaha bersama Akademisi Hukum, Ruslan Husen, saat memaparkan materi di kegiatan Dengar Pendapat Masyarakat. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Anggota Badan Pengkajian Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Abdul Rachman Thaha mengatakan jangan sebut dirinya ART jika tidak bisa menuntaskan masalah agraria di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal itu disampaikan Abdul Rachman Thaha atau biasa disapa ART dalam kegiatan Dengar Pendapat Masyarakat yang juga dihadiri Akademisi Hukum, Ruslan Husen sebagai pemateri dan sejumlah mahasiswa yang ikut serta pada kegiatan tersebut, di Warkop Aweng, Jl.Soekarno Hatta, Selasa, (17/11/2020) malam.

“Jangan bilang ART kalau saya tidak bisa libas itu (Masalah Agraria), malam ini juga saya bisa telvon Menteri Sosial RI dan Menteri Pertanahan RI,” ujarnya.

Pernyataan itu dilontarkan ART, setelah menjawab pertanyaan dari salah seorang Mahasiswi Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Tadulako yang menanyakan bagaimana menyelesaikan masalah agraria yang terjadi di masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu mengaku, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan agraria yang terjadi di masyarakat. Sehubungan dengan itu, dirinya juga menempati Komite I di DPD RI yang bersinggungan langsung dengan Kementerian Pertanahan RI.

“DPD RI sudah banyak menyelesaikan masalah agraria. Saya juga di Komite I yang termasuk dalam wilayah kerja Kementerian Pertanahan,” ungkapnya.

“Jadi banyak kasus agraria ini yang sudah ditangani DPD RI,”sambung ART.

Senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulteng itu juga menyatakan, kiranya mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung melalui nomor handphone miliknya.

ART menyebut, dengan kewenangan yang diberikan kepada dirinya itu, maka dia dapat mengawal aspirasi dari masyarakat maupun mahasiswa.

Dia juga berpesan, untuk kedepannya jangan salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang punya niat baik. Hari ini banyak yang orasi politiknya luar biasa, tapi ketika sudah jadi, tidak memperhatikan masyarakat.

“Tunggu delapan tahun kedepan, Anak Guru Mengaji akan maju sebagai gubernur,”sebutnya.

Sementara, Akademisi Hukum, Ruslan Husen menerangkan, penyelesaian masalah agraria dapat ditempuh dengan pelibatan BHS (Bantuan Hukum Struktural) atau gerakan struktural, artinya semua sendi atau sentral kekuatan potensial di galang untuk menyampaikan isu dan sebagai daya tekan mencapai tujuan dalam gerakan progresif.

Dia menuturkan, dalam penanganan kasus-kasus yang ada dalam ruang lingkup masyarakat, dia berpendapat lebih mengedepankan hukum progresif.

“Hukum itu hadir untuk memanusiakan manusia, dengan melakukan pembelaan yang humanis, bukan sebaliknya,”ucapnya.

Ruslan mengungkapkan, sekaitan penyelesaian konflik agraria perlu ada tekanan kepada penguasa termasuk pengusaha. Dalam rangka untuk perjuangan ini, harus disandarkan masalah ini dengan keadilan.

“Jadi gunakan kekuatan sosial dan kekuatan potensial yang searah dengan gerakan tadi itu,”pungkasnya.DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *