9 Fraksi DPRD Kota Palu Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

oleh -
Suasana rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu. FOTO : ALSIH MARSELINA/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM – Panitia Khusus(Pansus) DPRD Kota Palu, melakukan rapat Paripurna membahas hasil laporan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Daerah dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu.

Rapat Paripurna itu, dipimpin Wakil ketua DPRD Palu, Mohammad Rizal dan dihadiri Asisten III Pemerinta Kota (Pemkot) Palu Imran Lataha dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Palu, Ajenkris.

Dalam rapar paripurna itu, 9 Fraksi menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2019 dengan memberikan beberapa masukan terhadap pemerintah Kota Palu.

“Fraksi Gerindra DPRD Palu, menerima dan menyetujui Raperda mengenai pertanggungjawaban APBD Kota Palu tahun anggaran 2019 untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Armin.

Namun Fraksi Gerindra meminta kepada Wali Kota Palu, agar memperhatikan serta menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan pemerintah Kota Palu tahun 2019.

“Meminta kepada Wali Kota Palu untuk tindak lanjuti rekomendasi BPK yang termuat dalam laporan pemeriksaan keuangan mengenai sistim pengelolaan internal tahun 2019,” tambah Armin.

Sedikitnya, terdapat 5 temuan kelemahan dari BPK Perwakilan Sulteng seperti lemahnya pengendalian atas pengelolaan persediaan, bantuan bencana, pengelolaan barang milik daerah belum memadai dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui juru bicaranya, Sucipto S Rumu berharap, dari semua poin saran maupun masukan anggota Pansus dalam pembahasan Raperda, mendapat perhatian dari Pemkot Palu untuk dan terus diperbaiki pada tahun selanjutnya.

Sementara Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Mutmainah Korona dalam pendapat akhir mengatakan, NasDem memberikan masukan terhadap Pemkot Palu terkait organisasi Perangkat Daerah dan pembangunan Sumber Daya Manusia(SDM).

Pemkot dan jajaran, harus melakukn evaluasi dan mendorong penyelesaian temun BPK dalam pelaksanaan APBD rahun 2019 serta meminta Pemkot Palu untuk serius mengawal dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun yang akan datang. SIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *