9 Fraksi DPRD Kota Palu Setuju Perubahan Ranperda PKLA Jadi P3HA

oleh -
Rapat Paripurna DPRD kota Palu besama Walikota Palu dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesrah Pemerintah Kota Palu. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, melalui rapat perubahan judul rancangan peraturan daerah telah menyetujui adanya perubahan yang semula Penyelenggara Kota Layak Anak (PKLA) menjadi Penyelengara Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (P3HA).

Persetujuan 9 fraksi DPRD Kota Palu tersebut, disepakati dalam rapat paripurna mengenai permintaan persetujuan yang kedua dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu pada tahun 2020, bertempat di ruang rapat utama DPRD Kota Palu, Kamis (15/10/2020).

Rapat paripurna itu, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Erman Lakuana, serta dihadiri Plt Wali Kota Palu dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintah dan Kesrah Pemerintah Kota Palu ( Pemkot).

“Dalam rapat Paripurna ini merupakan upaya tindaklanjut surat edaran Mentri Dalam Negeri (Mendagri) dengan nomor surat 188/5082/otda mengenai tata cara pemberian persetujuan, pembahasan, penandatanganan, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah pada tanggal 01 oktober 2020,”ungkap Erman.

Dikatakan, seperti yang diketahui, dalam keputusan DPRD Kota Palu produk hukum dan dokumentasi tentang program pembentukan Perda Kota Palu tahun 2020 mengenai rancangan produk hukum berasal dari hak prakasa Pemkot Palu yang masih tercantum dalam Ranperda tentang Penyelenggara Kota Layak Anak.

Dia menyebut, dalam hal ini Ranperda sedang memasuki pembahasan perubahan jadwal dari judul dalam keputusan DPRD Kota Palu.

Erman menjelaskan, program pembentukan perda Kota Palu tahun 2020 yakni menjadi Perda Penyelenggara Perlindungan dan Hak Anak (P3HA) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diajukan melalui serangkaian mekanisme yang ada.

“Berdasarkan mekanisme mengenai usulan perubahan judul Ranperda telah dijelaskan dan bersifat teknis diatas pengajuan hak Pemkot untuk masuk dalam perubahan kedua program pembentukan perda yang telah di setujui,”pungkasnya. SIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *