9 Bulan Warga Balaroa Masih Tinggal Ditenda Pengungsian

oleh -

PALU,  SULTENGNEWS.com – Kurang lebih 9 bulan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) pada 28 September 2019 lalu, hingga kini warga Kelurahan Balaroa yang menjadi korban likuifaksi masih tinggal ditenda – tenda.

“Disini belum ada pembangunan huntara pak, kami dari dulu tinggal ditenda terus, belum lagi ini tenda sudah rusak resnya,” ujar wahyuni (40), warga balaroa saat ditemui sultengnews.com, Jum’at (5/7/19).



Dikatakan, warga Balaroa sampai saat ini belum memiliki Hunian Sementara (Huntara) sebagaimana para pengungsi lainnya. Bahkan rencana pembuatanyapun belum dilakukan.

“Belum ada saya lihat orang kerja huntara, yang katanya akan dibangun di atas lahan yang terkena likuifaksi ini. Tapi sampe sekarang, belum ada yang datang bikin. Kita juga sebenarnya tidak mau tinggal lama-lama di tenda,” cetus wanita paruh baya tersebut.

Nur (39) warga Balaroa lainya, juga mengeluh atas sikap pemerintah yang seolah – olah kurang memperhatikan keberadaan korban likuifaksi Balaroa yang notabene masih sangat membutuhkan bantuan.

“Jangankan bantuan pak, Walikota juga tidak pernah datang disini. Cuma Pasha dan istrinya yang datang bawa bantuan satu kali, sedangkan itu sebelum puasa”, keluhnya.

Nur mengaku, selama ini warga hanya mendapat bantuan rutin dari berbagai relawan kemanusiaan seperti yayasan, organisasi dan dari beberapa daerah di luar Sulawesi Tengah (Sulteng). Bahkan bantuan langsung dari luar negeri seperti dari Negara Turky juga memberikan secara langsung. Sementara dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, seakan tak peduli akan nasib warganya.

“Belum lama ini, kami dapat bantuan dari Turky yang dikasi beras 3 Kg, minyak 1 kg, gula,  kecap dan kopi saset. Sebelum lebaran, kami dikasi uang sama jendral dari Jakarta Rp500.000 pertenda. Cuma TNI yang sering membantu dan dari dinas sosial belum ada lagi sampe sekarang”, pungkasnya.

Kepala BPBD Kota Palu, Ir. Presley Tampubolon yang dikonfirmasi mengatakan, kondisi lahan di Kelurahan Balaroa tidak memungkinkan untuk dibangun huntara untuk korban liquifaksi yang ada daerah itu.

“Lokasi disana (Balaroa) tidak mendukung untuk dibangun huntara. Kami sudah cek kondisinya disana, karena lokasinya sudah banyak yang dipenuhi tenda – tenda pengungsian,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/7/19).

“Sampai hari ini, kami masih terus berkoordinasi dengan beberapa lurah yang mempunyai huntara di daerahnya masih kosong untuk ditempati warga Balaroa,” tambahnya.



Menurut Presley Tampubolon, pemerintah juga mengalami kesulitan saat memindahkan warga Balaroa, karena rata – rata mereka tidak mau pindah meninggalkan daerahnya. Banyak dari para pengungsi, tidak mau meninggalkan tempat mereka.

“Rata – rata mereka (warga balaroa), enggan untuk pindah ke tempat lain yang sudah dibangunkan huntara. Hanya beberpa orang saja yang setuju dan mau pindah,” ujarnya.

Sembari menunggu informasi huntara yang kosong, Presley Tampubolon mengaku pihaknya telah mengambil langkah mengganti tenda – tenda warga yang sudah bocor.

“Kami telah berkoordinasi dengan PMI (Palang Merah Indonesia) untuk mengganti tenda bocor sebanyak 300 tenda, untuk diberikan langsung kepada korban di kelurahan balaroa,” tutupnya. JMY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *