8 Fraksi DPRD Palu Sutujui Ranperda Pemenuhan Hak Anak

oleh -
Pembacaan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Palu mengenai Ranperda Pemenuhan Hak Anak / FOTO : ALSIH MARSELINA/SN

PALU, SULTENGNEWS.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melalui rapat paripurna bersama 8 fraksi yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyelenggara perlindungan hak anak, bertempat di ruang rapat utama DPRD Kota Palu, Selasa (06/10/2020).

Dalam rapat itu, melalui pandangan umum dari 8 Fraksi bahwa masing-masing fraksi menyetujui adanya peraturan daerah mengenai penyelenggara perlindungan hak anak.

Salah satu fraksi dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Mutmainah Korona melalui pandangan umum menyampaikan, bahwa pihak Nasdem telah menyetujui ranperda menjadi perda mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya dalam memberikan layanan khusus bagi anak anak berkebutuhan khusus kemudian sebagai bagian dari pemenuhan hak anak.

“Memberikan catatan bahwa harus memiliki data yang cukup jelas agar lebih di update kembali kemudian memasukan terkait dengan bagaimana situasi pasca bencana alam, Non Alam dan bencana sosial bahwa harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada di kota Palu,”ujarnya.

Dalam rapat sebelumnya , Jumat (02/10/20), Mutmainah sempat mengatakan dalam rapat bahwa Ranperda kota harus disahkan sebagai perda penutup di tahun 2020.

Berbeda halnya dengan pandangan umum dari fraksi Demokrat, Ratna Mayasari Agan yang menyatakan, mengingat saat ini kebutuhan terhadap regulasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan.

“Mengingat dinamika kehidupan masyarakat di Kota Palu terutama pasca bencana 2018 telah mendorong perubahan yang sangat dinamis dalam tatanan kehidupan masyarakat perubahan itu pula sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang dapat memicu terjadinya berbagai masalah sosial,”ujarnya.

Dia juga menambahkan, yang dapat memicu berbagai masalah sosial seperti terlantarnya anak balita, anak-anak yang berhadapa dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak penyandang disabilitas serta anak jalanan.

“Dalam kejadian tersebut dapat menjadikan disfungsional terhadap anak sehingga memicu pada kehilangan hak anak,”tandasnya. SIL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *