45 Anggota DPRD Sulteng Bantu Anggaran Penyediaan Lahan Huntap Penyintas Layana

oleh -
oleh
Anggota DPRD Sulteng dari Fraksi PKB Rosmini A. Batalipu. FOTO : Mohammad Rizal/SultengNews.com

PALU, SULTENGNEWS.COM – Sebanyak 45 Anggota DPRD Sulteng bersedia membantu secara pribadi untuk pembiayaan lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas Layana sebanyak 78 Kepala Keluarga (KK).

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara saat warga penyintas yang dikoordinir oleh Lembaga Bantuan Hukum Rakyat yang tergabung bersama dengan Forum Penyintas dan Relawan Pasigala, saat menemui perwakilan anggota DPRD Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada dan Rosmini A. Batalipu, di ruang pertemuan DPRD Sulteng, Senin (9/1/2023) siang.

Anggota DPRD Sulteng Rosmini A. Batalipu, dalam keterangan resminya kepada awak media, mengatakan, setiap anggota DPRD Provinsi Sulteng telah bersedia secara pribadi, membantu warga penyintas untuk membiayai anggaran penyediaan lahan Huntap Layana.

“Setiap anggota DPRD secara pribadi menyumbangkan 1 juta rupiah per orang. Artinya uang yang terkumpul dari 45 anggota dewan sejumlah 45 juta rupiah. Ini yang kita bantu kepada mereka untuk biaya penyediaan lahan Huntap Layana,” ungkap Rosmini kepada SultengNews.com, Senin (9/1/2023) siang.

“Insya Allah bulan Januari ini dananya sudah ada,” katanya menambahkan.

Lanjut Rosmini, memang sebelumnya, tuntutan atau keinginan dari forum warga penyintas Huntara Layana, meminta kepada DPRD Sulteng untuk pembiayaan lahan Huntap dengan anggaran 400 juta rupiah.

Hanya saja, penetapan anggaran APBD Sulteng tahun 2023 telah di ketuk belum lama ini. Sehingga pembiayaan lahan dengan menggunakan APBD tentunya tidak bisa dilakukan.

“Mereka datang tadi sudah selesai penetapan APBD tahun 2023. Apa yang menjadi usulan mereka itu kami tidak bisa anggarkan. Jadi, kami hanya bisa membantu secara pribadi,” sebutnya.

Kemudian dia tegaskan, keterwakilan Anggota DPRD Sulteng di parlemen bukan hanya semata duduk, diam dan anggaran saja. Melainkan, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di 12 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jadi, apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami akan tindaklanjuti dan kami menetapkan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Sulteng,” tegas dia.ZAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.