35 Napi Dapatkan Remisi di Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020

oleh -
Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Dg Palabbi saat memberikan berkas sekaitan remisi kepada warga binaan permasyarakatan. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

PALU, SULTENGNEWS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, mengeluarkan surat keputusan remisi atau pengurangan hukuman berupa Remisi Umum I (RU I) bebas secara langsung kepada dua narapidana (Napi) di hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020.

“Remisi diberikan dengan syarat mereka berperilaku baik, dimana dalam satu tahun tidak melakukan pelanggaran dan juga sudah memenuhi syarat administrasi waktu menjalani pidana untuk dapat diusulkan,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi kepada sejumlah wartawan di halaman kantor Lapas IIA Kota Palu, Senin (17/08/2020).

Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Dg Palabbi dan Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Sujandi saat foto bersama warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan remisi. FOTO : MIFTAHUL AFDAL

Diungkapkan, pihaknya telah menerima remisi sejumlah 1.627 orang narapidana. Dari jumlah tersebut, yang mendapatkan Remisi Umum II (RU II) atau bebas tidak langsung dalam hal ini mereka baru bebas dari masa tahanan pokok yakni sebanyak 33 orang, sehingga masih dilakukan proses pembinaan.

Menurut Lilik, penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) se Sulawesi Tengah saat ini ada 2.272 orang. Sedangkan kapasitas lapas hanya bisa menampung 1.711, sehingga jumlah tersebut diluar dari kapasitas lapas yang terdapat di Sulteng.

“Selanjutnya juga akan ada remisi reguler atau remisi umum yaitu seperti remisi 17 Agustus, remisi perayaan agama, juga ada remisi untuk hari anak dan remisi hari lansia,” terangnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, warga binaan pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pengurungan narapidana atau remisi.

“Remisi merupakan apresiasi negara atas pencapaian yang dijalani warga binaan permasyarakatan,”ucapnya.

Dia menyebut, saat ini masyarakat sedang menghadapi bencana alam non alam yakni covid-19 yang memicu permasalahan hampir di seluruh dunia.

Bagi Yasona, hal ini perlu menjadi tanggungjawab bersama untuk melakukan tindakan super ekstra dalam menekan penyebaran covid-19.

Dia menyatakan, kondisi lapas rutan yang melebihi kapasitas untuk menampung warga binaan permasyarakatan menjadi lokasi yang sangat rentan terhadap penyebaran covid-19.

“Tindakan ini kita ambil, walaupun ada kritik dari sebagian kecil kelompok masyarakat, tapi ini merupakan rekomendasi dari PBB dan Menteri Hukum dan Ham,” jelasnya.

“Kami juga mengajak kepada pemerintah daerah untuk dapat mengulurkan tangan untuk membantu warga binaan permasyarakatan yang ada di rutan,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *