24 Anggota DPRD Parimo Tolak Usulan Hak Interpelasi

oleh -
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto saat menyampaikan hasil sidang paripurna di depan masa aksi. FOTO : MIFTAHUL AFDAL/SN

PARIMO, SULTENGNEWS.COM – Sebanyak 24 Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo) dari 40 Anggota, menolak menggunakan hak interplasi atau hak menyatakan pendapat terkait tuntutan dari Aliansi Masyarakat Peduli Tuntut Pemberhentian Bupati Parigi Moutong (AMPIBI).

Penolakan itu disampaikan ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto dihadapan massa aksi dari AMPIBI yang menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Parimo, Rabu (19/8/2020).

Keputusan DPRD Parimo itu membuat massa aksi kecewa dan sempat bentrok dengan aparat kepolisian, karena massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor DPRD setelah mendengar keputusan lembaga leguslatif itu yang tidak sesuai dengan keinginan dan tuntutan massa aksi.

Masa aksi sempat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor DPRD Parimo. FOTO : MIFTAHUL AFDAL/SN

“Sesuai tata tertib nomor 1 tahun 2019 dari jumlah anggota DPRD memutuskan, yang hadir dalam sidang paripurna sebanyak 38 orang, maka yang menyatakan menyetujui hak interpelasi 14 orang dan 24 orang menolak, hal itu berdasarkan sidang paripurna,”ujarnya Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto saat menemui masa aksi.

Dikatakan, pada saat dibacakan hak interpelasi dari pengusul, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme dalam pengambilan keputusan, dilakukan votting secara terbuka yang memberikan kesempatan kepada anggota DPRD siapa saja yang ingin menyatakan hak interpelasi dan yang tidak ingin menyatakan hak interpelasi sebagimana ketentuan Undang-undang nomor 12 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD.

“Maka keputusan DPRD secera kelembagaan 14 orang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan hak interpelasi,” ungkapnya.

Sayutin juga menyampaikan, bahwa partai yang menerima hak interpelasi yakni partai Nasdem lengkap, PKB, PKS lengkap dan satu orang dari PAN serta satu orang lagi dari PBB.

“Ketahuan fraksi mana yang menyetujui hak interpelasi yakni fraksi partai Nasdem lengkap, farksi gabungan PKB dan PKS lengkap, kemudian satu orang dari PAN dan satun orang lagi dari PBB sehingga total 14 anggota DPRD. Sementara 24 anggota DPRD lainnya menolak,” tuturnya.

Dia menjelaskan, secara ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2016, kemudian tentang undang-undang pemerintahan daerah dan dalam tatib DPRD bahwa dalam paripurna yang diambil adalah suara terbanyak, sehingga keputusan DPRD secara kelembagaan tidak meneruskan hak interpelasi.

“Kami sudah berusaha untuk menyatakan hak interpelasi, tapi dalam paripurna kami dikalahkan saat votting karena itu menjadi bagian dari demokrasi dalam DPRD,”jelasnya.

Dia juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulteng sudah melayangkan surat teguran kepada pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan pemerintahan di Ibu Kota Kabupaten, surat resmi ini sudah dikeluarkan satu minggu yang lalu, maka itu harus di tindaklanjuti.

Sementara itu, Ketua AMPIBI Parimo, Sukri Tjakunu menegaskan, akan melanjutkan kasus Bupati Parimo melalui jalur hukum. Berkaitan dengan dugaan gratifikasi salah satu pengusaha HY kepada Bupati Parimo, maka AMPIBI akan membentuk tim yang mendesak Kejati Sulteng agar Samsurizal Tombolotutu segera ditangkap.

“Jalur hukum yang kita akan lanjutkan, saya sudah lapor masalah gratifikasi ini ke Kejati Sulteng, tinggal pengawalan saja yang dilakukan dan data-datanya sudah masuk,”tegasnya.

“Sudah hampir sebulan masuk laporan di Kejati Sulteng, namun belum ada proses lebih lanjut, karena Kejati masih fokus terhadap kasus Jembatan IV Palu,” lanjutnya.

Sukri mengungkapkan, pihaknya sudah menyurat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Komisi III DPR RI untuk mengawal kasus gratifikasi melalui Kejaksaan Agung.

“Kami sudah menyurat kepada Mendagri dan Komisi III DPR RI untuk mengawal kasus ini melalui Kejaksaan Agung, karena Komisi III DPR RI bisa memanggil langsung Kejaksaan Agung,” tandasnya. DAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *