100 Miliar Per Kabupaten, Dari Mana Sumber Dananya..? Ini Jawaban Rusdy Mastura

oleh -
Calon Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura saat memberikan jawaban atas pertanyaan dari Paslon Nomor Urut 01. FOTO : SCREENSHOT

PALU, SULTENGNEWS.COM – Debat perdana Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di salah satu hotel di Kota palu, Sabtu (31/10/2020) baru saja berakhir.

Dua Paslon yakni nomor urut 01 Hidayat Lamakarate – Bartolomeus Tandigala dan Rusdy Mastura – Ma’mun Amir mendapatkan kesempatan yang sama dalam menyempaikan visi – misinya.

Setelah sesi pemaparan visi – misi, salah satu sesi yang cukup menarik adalah debat terbuka antara calon gubernur dimana keduanya saling bertanya dan menyampaikan gagasannya dalam menyelesaikan masalah daerah.

Salah satu dari beberapa visi – misi Paslon nomor urut 02 yang mendapat tanggapan dari Paslon nomor urut 01 adalah tentang dana 100 miliar per kabupaten dari Pemerintah Provinsi. Hal itu ditanyakan Paslo 01 Hidayat Lamakarate dalam sesi tanya jawab dalam debat perdana kali ini.

“Dana 100 miliar per kabupaten tentu sangat besar, sementara sumber pendanaan di daerah yang kami ketahui hanya dari DAU, DAK, PAD, dan pendapatan lain – lain yang sah. Jika 100 miliar per kabupaten, maka 13 kabupaten/kota berarti ada sekitar 1,3 Triliun dana yang akan dibagikan ke kabupaten/kota. Pertanyaan saya, dari mana sumber dana itu,” tanya Hidayat Lamakarate.

Hidayat mengatakan, dari data APBD Sulteng tahun 2020 yang mereka peroleh sebesar Rp4,1 Trilian. Jika 1,3 Triliun dibagikan kepada kabupaten dan kota, maka hampir 2 trilian adalah belanja pegawai, sementara Rp1,1 trilian adalah DAK, sisanya sekitar Rp1,4 lagi adalah belanja operasional OPD.

“Lalu sumber pembaiyaan dari mana yang bisa diambil, karena Rp1,3 triliun itu adalah angka yang cukup besar bagi saya, mungkin dapat diberikan penjelasan,” tanya Hidayat Lamakarate melanjutkan.

Menanggapi pertanyaan itu, Rusdy Mastura dengan percaya diri mengaku sangat mudah bisa mendapatkan dana itu, jika nanti dirinya terpilih menjadi Gubernur Sulteng.

“Itu kacang – kacang (Mudah) mendapatkannya, namun bertahap. Kita harus berpikir, kita bisa bikin peraturan namanya walidana seperti yang dibikin ahok di Jakarta. Kita punya tambang – tambang dengan nilai investasi ratusan milir. Kita juga punya tambang emas. Masih ada puluhan tambang emas yang bisa kita kelola dan kerjasamakan dengan investor lalu bagi hasil dengan para ivestor – investor. Yang paling cepat, tabang emas,” jelas Rusdy Mastura.

Ditambahkan, Sulteng punya perusahaan Gas Donggi Senoro, punya IMIP, punya nikel, punya biji besi dan berbagai kekayaan alam lainnya. Jika itu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) agar semua CSR (Corporate Soscial Responsibility) masuk jadi pendapatan daerah, maka pendapatan daerah bisa meningkat.

“Kalau kita ambil APBD yang sekarang, itu tidak mungkin. Saya tahu pendidikan saja sudah hampir 1 miliar, gaji pegawai 55 persen, OPD ada 40 yang harus dibiayai,” ujar Rusdy Mastura.

Pembagian 100 miliar per kabupaten itu akan diberikan bertahap. Misalnya dimulai dari daerah teringgal sesuai keputusan presiden seperti Kabupaten Donggala, Sigi dan Touna.

“Bisa kita bantu 100 miliar untuk bisa mendorong agar bisa naik atau Parigi Moutong yang angka kemiskinannya mencapai 17,23 persen. Kita dorong agar bisa bikin program untuk menurunkan kemiskinan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga harus membuat perusahaan daerah (Perusda) yang bisa mengelola berbagai jenis usaha agar bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. FUL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *