Sidang PHPU, Bawaslu Sulteng Serahkan Dua Boks Alat Bukti ke MK

4 min read
0
160

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen (kanan) saat mendapat pengarahan dari Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (kanan) dalam sidang sengketa hasil pileg di Gedung MK, Jakarta, 10 Juli 2019. FOTO : IST

JAKARTA, SULTENGNEWS.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng), memberikan dua boks alat bukti kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemiliahan Umum (PHPU) di MK.



“Alat bukti yang diserahkan ke MK sebanyak 2 boks. Isinya dokumen terkait hasil pengawasan, dokumen terkait penindakan pelanggaran dan dokumen terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditangani oleh pengawas pemilu di Provinsi Sulteng,” kata Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Menurut Ruslan, dari dua boks barang bukti tersebut, kemudian difotokopi tiga rangkap menjadi 6 boks, sehingga total ada 8 boks yang diserahkan ke MK. Barang bukti yang diserahkan diantaranya dokumen hasil pengawasan, dokumen penindakan pelanggaran, dan dokumen penyelesaian sengketa.

“Totalnya ada 8 box alat bukti yang diserahkan oleh Bawaslu Provinsi Sulteng kepada MK pada tanggal 8 Juli 2019. MK juga telah melakukan verifikasi alat bukti tersebut,” imbuhnya sebagaimana dilansir website bawaslu.go.id pada Rabu (10/7/2019).

Ruslan menambahkan, keterangan tertulis yang telah disiapkan sebanyak 133 halaman sebagai jawaban enam pokok permohonan yang telah diregistrasi oleh MK.

Berikut enam partai yang mengajukan permohonan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra dan Partai Berkarya.

Dalam kesempatan itu, Ruslan mengaku, pihaknya merasa terbantu atas asistensi dan peran langsung dari bagian hukum Bawaslu Pusat.

“Kami sangat terbantu sekali dengan peran dan asistensi langsung dari Kasubag Hukum, Tim Asistensi Hukum Bawaslu RI serta Koordinator Divisi Hukum yang telah memberikan pendampingan dan arahan secara langsung dalam penyusunan keterangan tertulis,” jelasnya.

Selain keterangan tertulis, lanjutnya, Bawaslu Sulteng juga memberikan kesimpulan sebagai alat bantu memahami secara cepat terkait pokok permohonan pemohon.

“Juga disampaikan poin-poin keterangan tertulis yang akan disampaikan dalam sidang majelis di MK,” terangnya.

“Pada pokoknya keterangan yang kami berikan berdasarkan fakta untuk bisa menjadi bahan pertimbangan majelis yang memeriksa, mengadili permohonan PHPU,” tambah Ruslan.

Bawaslu Sulteng juga telah mempersiapkan jawaban untuk agenda sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada Selasa (16/7/2019).  “Dari sisi SDM (sumber daya manusia) juga disiapkan siapa yang menjadi jubir (juru bicara). Kemudian dokumen terkait telah disiapkan,” tegasnya.***

Load More Related Articles
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Muharram Nurdin Kembali Pimpin PDIP Sulteng

PALU, SULTENGNEWS.com – Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin kembali terpilih m…