Sidang DKPP KPU Tolitoli, Terungkap Dana Kas Banyak Dipinjam Tak Dikembalikan

6 min read
0
1,001

Ketua KPU Tolitoli (Baju Merah) bersama mantan bendahara KPU Tolitoli Firdaus (Baju Putih) saat maju ke meja hakim menyerahkan transkrip rekeman pengakuan Firdaus kepada ketua KPU Sulaeman. FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Sidang kedua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan teradu sekretaris, kasubag keuangan dan bendahara KPU Tolitoli yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sulteng Jalan Sungai Moutong, Jumat (5/7/2019) terungkap bahwa dana kas KPU banyak dipinjam tak dikembalikan.



Dalam persidangan itu, diperdengarkan rekaman suara mantan bendahara KPU Tolitoli Firdaus yang memberikan pengakuan kepada ketua KPU Tolitoli Sulaeman terkait kondisi keuangan KPU Tolitoli. Dalam rekeman itu, terungkap bahwa uang kas KPU Tolitoli, mengalir ke berbagi pihak tanpa mampu dikontrol bendahara.

Dalam rekeman itu, Firdaus merinci beberapa pengeluaran yang tak bisa dikontrol bendahara diantaranya; Rp11 juta dipinjam sekretaris KPU Tolitoli Bustanil untuk biaya pelantikannya sebagai sekretaris tidak dikembalikan, Rp20 juta dipinjam sekretaris untuk keperluan temannya dan sampai saat ini belum dikembalikan, Rp50 juta diambil kasubag keuangan Aswan di brangkas tanpa sepengtahuannya sebagai bendahara.

Namun saat majelis hakim mengkonfrontir rekaman itu kepadanya, Firdaus mengaku bahwa keterangannya itu hanya dia dengar dari pembicaraan yang berkembang di lingkup KPU Tolitoli saat dirinya belum menjadi bendahara seperti Rp11 juta dipinjam Buntanil, menurutnya itu dilakukan bendahara sebelumnya.

Begitu pun dengan uang Rp20 juta yang juga dipinjam Bustanil untuk keperluan temannya, Firdaus juga mengaku hanya mendengar dari perbincangan di lingkup KPU Tolitoli, karena saat itu dirinya belum menjadi bendahara.

Sementara uang Rp50 juta yang diambil kasubag keuangan Aswan, Firdaus mengaku bahwa sebelumnya Aswan memang mengubunginya yang pada saat itu berada di Jakarta melalui telfon. Selang dua hari kemudian, disusul dengan penyampaian melalui SMS kepada dirinya.

Namun saat majelis hakim mengkonfrontir kepada Aswan yang juga teradu ke –III yang hadir dalam persidangan itu, mengaku hanya mengambil Rp35 juta untuk keperluan operasional kantor. Sayangnya, Aswan tidak merinci operasional kantor yang dimaksud.

Saat majelis hakim bertanya berapa sisa uang dibrangkas setelah Rp35 juta diambil Aswan, Firdaus selaku bendahara mengaku tidak tau. Bahkan saat Aswan mengabil uang di brangkas, dirinya sedang berada di Jakarta sehingga Aswan diarahkan mengabil kunci brangkas kepada staf keuangan bernama Sri.

“Wauw betapa longgarkan pengelolaan keuangan KPU Tolitoli ya, orang bisa ambil uang di brangkas dan bapak selaku bendahara tidak tau berapa jumlah uang yang diambil dan berapa yang tersisa di brangkas,” ujar ketua majelis hakim Prof Muhammad.

Sepanjang persidangan, Firdaus yang dihadirkan sebagai saksi terkesan memberikan keterangan berbelit belit, sehingga sempat membuat ketua majelis hakim Prof Muhammad naik pitam. Setelah majelis hakim marah, saksi firdaus akhirnya mengakui bahwa pembayaran honor PPK dan PPS bulan Desember 2018 baru dibayarkan pada awal Februari 2019 yang menjadi pokok tuntutan pengadu.

Terkait dengan permasalahan honor PPK dan PPS bulan Desember, majelis hakim sempat mengkonfrontir langsung dengan bendahara PPK Kecamatan Ogodeide melalui telfon atas nama Syahrini.



Dalam keterangannya, Syahrini mengakui memang telah menerima honor bulan Desember 2018. Namun saat menandatangani kwitansi, belum dicantumkan tanggal alias masih kosong.

“Iya pak saya memang sudah menerima honor Desember, tapi itu dibayarkan awal februari. Itu memang tandatangan saya di dokumen, namun waktu saya tandatangan, tanggalnya masih kosong,” ujar Syahrini saat majelis hakim mengirimkan foto dokumen kepadanya melalui WhatsApp (WA).

Mantan bendahara Firdaus, yang awalnya bersikeras mengaku telah membayarkan honor PPK dan PPS Desember 2018 pada Desember itu juga, akhirnya tak bisa berkutik lagi dan mengakui bahwa pembayaran memang dilakukan awal februari 2018.

Sidang yang dipimpin ketua majelis Prof. Muhammad dari DKPP, Ruslan Husen Ketua Bawaslu Sulteng, dan Intam Kurnia dari Akademisi Universitas Tadulako berlangsung sekira 3 jam yang dimulai sekira pukul 09.00 Wita dan berakhir pukul 12.00 Wita. FUL

Load More Related Articles
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Muharram Nurdin Kembali Pimpin PDIP Sulteng

PALU, SULTENGNEWS.com – Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharram Nurdin kembali terpilih m…