POSPERA Sukses Laksanakan Seminar Nasional Revisi UU Migas

12 min read
0
348

Keterangan Foto :

Para pembicara Seminar Nasional Revisi Undang – Undang Migas di Kabupaten Banggai, saat menyampaikan materi masing – masing dalam seminar itu. FOTO : DOK POSPERA SULTENG

BANGGAI, SULTENGNEWS.com – Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC POSPERA) Kabupaten Morowali Utara bekerjasama dengan DPC POSPERA Kabupaten Luwuk Banggai melaksanakan Seminar Nasional Revisi Undang – Undang Migas di Gedung Nasional (GENAS) Kota Luwuk, Rabu (7/3/2018).

Seminar nasional yang mengangkat tema “Kelancaran Operasi Hulu Migas dan Dampak Positifnya bagi Daerah Banggai” ini, dihadiri oleh para pembicara yaitu Wakapolda Sulawesi Tengah  Kombes Pol Drs. M. Aris Purnomo, Ketua DPRD Banggai H. Samsul Bahri Mang, Rektor Universitas Muhamadiyah Luwuk Farid Haluti, S.Ag, M.Pd, JOB Medco Pertamina Tomori Ruru.

Presedium Nasional PENA 98, Adian Napitupulu bersama Ketua DPD Pospera Sulteng Aim Ngadi saat dalam perjalanan meninggalkan lokasi Seminar Nasional. FOTO : DOK POSPERA SULTENG

Peserta Seminar Nasional ini, dihadiri para akademisi di Kota Luwuk, Anggota DPRD Kabupaten Luwuk Banggai dan Jajaran Dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwuk Banggai, LSM Peduli dan Pemerhati Lingkungan dan kebijakan Pemerintah, Ormas se-Kabupaten Banggai dan para mahasiswa dan masyarakat sekitar Areal terdampak kegiatan Pertambangan dengan jumlah peserta sekitar 300 orang.

Menurut Ketua Panitia, Indra Andika Putra, Seminar Nasional Revisi UU Migas 2017 ini merupakan Program Tahunan Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) dalam rangka membantu kesuksesan Program Nawacita Presiden Joko Widodo selaku Pelindung Organisasi Posko Perjuangan Rakyat.

Ketua DPD POSPERA Sulteng, Aim Ngadi mengatakan, acara Seminar Nasional itu bertujuan untuk membantu Pemerintah dan DPR RI untuk segera merampungkan Revisi Undang – Undang Migas 2017 untuk segera menjadi Undang – Undang demi semakin profesional, transparan dan memiliki asas manfaat pengelolaan operasi Hulu Migas di Indonesia untuk sebesar besarnya dipergunakan untuk kemakmuran Rakyat Indonesia.

Sebagai pembicara pertama Wakapolda Sulteng, Kombes Pol Drs. M. Aris Purnomo menjelaskan tentang pentingnya segera disahkan-nya Undang – Undang Migas dari sisi posisi POLRI sebagai bagian yang diamanatkan oleh Undang – Undang  untuk pengamanan Objek Vital Nasional khususnya yang berhubungan dengan Perusahaan Hulu Migas yang ada di Kabupaten Luwuk Banggai.

Para pembicara berpose bersama para peserta seminar usai penutupan Seminar Nasional itu. FOTO : DOK POSPERA SULTENG

Wakapolda mengatakan, Pengesahan Revisi UU Migas sangat urgent salah satunya untuk memberikan kepastian dalam Investasi disektor Migas. Kepentingan POLRI dalam hal ini sangat jelas sesuai Amanat UU adalah menjamin suasana KAMTIBMAS dan menjamin keamanan dan kenyamanan Investor disektor Migas di Kabupaten Luwuk Banggai dan selalu berusaha menjadi jembatan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar termasuk menjadi penengah dan mediator ketika terjadi masalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja dan hubungan Sosial Kemasyarakatan.

Ketua DPRD Kabupaten Banggai, H. Samsul Bahri Mang sebagai pembicara kedua berpendapat, bahwa mengingat proses Revisi UU Migas ini sudah berlangsung terlalu lama, maka tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda-nya lebih lama lagi. Ketua DPRD berkonsentrasi pada Kontribusi Investor Migas yang masuk di Kabupaten Luwuk Banggai terhadap Masyarakat Luwuk Banggai dan juga pada besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi PAD Luwuk Banggai dan peranan Investor Migas dalam menunjang Pembangunan di Kabupaten Luwuk Banggai ini.

“Saya heran, mengapa kehadiran Investasi Migas di Kabupaten Luwuk Banggai, tidak mendongkrak penurunan angka kemiskinan. Padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai, menjadi kabupaten dengan pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Indonesia. Berarti secara tidak langsung ada yang salah dari pemanfaatan DBH Migas ini dan dibutuhkan program program APBD yang lebih Pro Rakyat dan kepedulian Investor Migas dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat setempat,” ujar ketua DPRD Banggai ini.

Dia juga meminta agar masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai tenaga kerja tetap, dilibatkan dalam program yang harusnya lebih banyak ke program pemberdayaan Masyarakat, CSR yang tepat sasaran dan pemerintah yang harus transparan dan profesional dalam pengelolaan DBH Migas.

Sementara Rektor Universitas Muhamadiyah Luwuk,  Farid Haluti, S.Ag, M.Pd mengatakan, sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa kekayaan alam Indonesia harus benar – benar menyentuh hajat hidup orang banyak dan dikuasai oleh Negara.

“Dari sisi akademis, Revisi UU Migas ini menjadi sangat penting untuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para Lulusan Universitas yang ada di Indonesia pada umumnya dan Luwuk Banggai pada khususnya,” ujar Rektor.

Dia menambahkan, dengan kehadiran Investasi Migas di Kabupaten Banggai, sedikit membantu tersedianya lapangan pekerjaan bagi para lulusan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banggai. Namun pada kenyataannya, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud tidak terlalu signifikan karena angka pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, Rektor meminta kiranya para Investor Migas lebih berkonsentrasi dalam perekrutan tenaga kerja lokal dan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Banggai dalam bentuk kerjasama di bidang pendidikan dengan membuka Jurusan – Jurusan baru dengan konsentrasi khusus bidang pertambangan Migas sehingga diharapkan lahir sarjana yang bisa langsung dimanfaatkan dan bekerja di Perusahaan Migas yang ada.

“Perusahaan juga diharpkan lebih peduli pada bidang Pendidikan dengan program beasiswa dan program lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan,” pinta Rektor.

Sebagai Pembicara terakhir JOB Medco Pertamina,  Tomori Ruru mengataakan, permintaan maaf bahwa sebenarnya yang lebih berkompeten memberikan keterangan adalah dari pihak SKK Migas yang karena satu dan lain hal tidak berkesempatan hadir. JOB hanyalah sebagai salah satu pemegang kontrak kerja dibagian hilir, sementara untuk masalah kebijakan sepenuhnya ada di pihak SKK Migas.

Meski demikian, pihak JOB Medco Pertamina berharap agar revisi UU Migas cepat tuntas agar memberikan kepastian Hukum bagi semua pihak baik pemerintah maupun swasta. JOB Mecko juga berharap, agar UU Migas yang baru nantinya bisa berpegang teguh pada Pasal 33 UUD 1945.

Lebih lanjut pihak JOB Medco Pertamina menjelaskan, tentang kehadiran perusahaan mereka di bumi Luwuk Banggai untuk benar – benar memiliki kontribusi bagi pendapatan dan pembangunan daerah serta kehadiran perusahaan mereka dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan melaksanakan program tanggung jawab perusahaan dalam program pemberdayaan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luwuk Banggai.

Seminar Nasional ini, kemudian ditutup dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan dialog antara peserta seminar dan para pembicara. Adapun babak dialog ini dibuka dalam tiga sesi dan selalu diwarnai dengan banyaknya pertanyaan di setiap sesinya. Para penanya ada yang berasal dari Anggota DPRD Banggai, Pemerintah Daerah, Mahasiswa dan LSM Lingkungan dan Perempuan.

Acara dialog ini dijawab dengan lancar oleh seluruh pembicara dengan lancar dan aman. Diakhir acara, Seminar Nasional ini menghasilkan poin – poin rekomendasi yang akan diteruskan ke pihak SKK Migas dan DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan dan percepatan Pengesahan UU Migas. Pihak POSPERA berharap Seminar Nasional ini, memiliki kontribusi langsung dan positif dalam rangka mendukung program program Nawacita Jokowi di bidang Migas dan pertambangan dan tetap berdasarkan Ruh Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Luwuk Banggai juga mengapresiasi sangat positif kegiatan ini dan berharap dengan kesimpulan yang diambil dari seminar nasional ini dapat membawa dampak positif dari hadirnya Investasi Migas di Kabupaten Luwuk Banggai yang kesemuanya akan bermuara pada kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwuk Banggai.*** FUL

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

PKBI Sulteng Buka Posko Kesehatan di Empat Titik Pengungsian

Direktur PKBI Sulteng, Yospin saat berkoordinasi dengan bidan di Kelurahan Kabonena untuk …