Penurunan PAD, Silpa dan Penanganan Kemiskinan Jadi Sorotan Utama Sejumlah Fraksi di DPRD Sulteng

6 min read
0
166

Asisten III Pemrov Sulteng, Mulyono saat membacakan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi DPRD Sulteng terhadap nota pengantar keuangan APBD Perubahan tahun 2018 di ruang sidang utama DPRD Sulteng. FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Sejumlah Fraksi di DPRD Sulteng menyeroti beberapa poin yang disampaikan Gubernur dalam Nota Pengantar Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun 2018 diantaranya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bersarnya Sisa Anggaran Lebih atau SILPA serta masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng.

Terkait dengan penurunan PAD, ada tiga fraksi yang menyoroti secara tegas masalah itu yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Hanura khususnya penurunan pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 21,93 persen. Fraksi Golkar juga mempertanyakan belanja tidak langsung yakni belanja pegawai dan belanja hibah yang cukup besar pengalokasiannya.

Juru Bicara Fraksi Nasdem, Muh. Maskur saat membacakan pandangan umum fraksinya. FOTO : MAHFUL/SN

Sementara fraksi Demokrat, juga menyoroti hal yang sama yakni penurunan PAD dari sektor pengelolaan kekayaan daerah sebesar 21,93 persen serta tingginya alokasi anggaran terhadap belanja pegawai dan belanja hibah. Fraksi Hanura juga meyoroti hal yang sama sebagai mana yang disoroti fraksi Golkar dan Demokrat.

Sementara Fraksi PDIP dan Fraksi Amanat Sejahtera, mempertanyakan sejauh mana realisasi anggaran tahun 2018, serta Silpa tahun 2017 yang mencapai Rp225 Miliar.

Sedangkan fraksi Nasdem, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi dalam menangani masalah kemiskinan di Sulteng yang masih sangat tinggi, karena target penanganan kemiskinan justru belum menunjukan keseriusan Pemprov Sulteng dalam menurunkan angka kemiskinan di Sulteng.

Menanggapi semua sorotan dan partanyaan fraksi, Gubernur Sulawesi Tengah melalui Asisten III Mulyono menjawab semua pertanyaan dan sorotan fraksi DPRD Sulteng. Terkait penurunan PAD sebagaimana sorotan Fraksi Golkar, Demokrat dan Hanura, Gubernur menjelaskan bahwa pada pendapatan hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang merupakan deviden dari PT. Bank Sulteng dan PT Asuransi Bangun ASKRIDA, mengalami penurunan diakibatkan adanya target pendapatan yang melebihi target Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017.

Juru Bicara Fraksi Amanat Sejahtera, Hj. Nurbaya saat membacakan pandangan umum fraksinya. FOTO : MAHFUL/SN

Terkait dengan belanja tidak langsung dan belanja hibah, Gubernur menyampaikan bahwa alokasi anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp1.391.818.831.612 atau sekitar 59,68 persen dari belanja tidak langsung antara lain untuk belanja pegawai dan tunjangan PNSD dan DPRD, tunjangan profesi guru, iuran kesehatan dan iuran JKK-JKM. Sedangkan dengan alokasi sebesar Rp494.271.284.579 antara lain untuk dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Hibah lainnya.

Mengenai realisasi anggaran tahun 2018 yang dipertanyakan Fraksi PDIP dan Fraksi Amanat Sejahtera, Gubernur menjelaskan sampai dengan posisi Semester I tahun 2018 sebesar 35 persen. Adapun realisasi sampai dengan 31 Juli 2018, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran sebesar 46,84 persen dan realisasi fisik sebesar 51,08 persen. Menurut Gubernur, realisasi yang dicapai Pemprov Sulteng saat ini berada pada urutan ke-4 tertinggi secara nasional.

Terkait dengan sorotan Nasdem mengenai masalah kemiskinan, Gubernur menegaskan bahwa perubahan target angka kemiskinan yang termuat dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018, merupakan target yang lebih realistis mengingat sampai saat ini kemiskinan yang ada di Sulteng adalah kemiskinan yang bersifat struktural. Selain itu, tingginya angka kemiskinan di Sulteng dipicu oleh tingginya garis kemiskinan disbanding provinsi lain di pulau Sulawesi.

Target – target makro termasuk angka kemiskinan diproyeksikan dengan menggunakan angka interval karena disesuaikan dengan target makro nasional yang selalu menggunakan angka interval.

Mengenai masalah Silpa, Gubernur menjelaskan bahwa Silpa yang dimaksud adalah Sisa Kas BULD, Kas di Bendahara BOS, serta adanya kewajiban/utang pemerintah daerah seperti Utang Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota. Adanya dana transfer/dana perimbangan yang tidak dapat dilaksanakan, serta adanya penghematan belanja.

Walau banyak mendapat sorotan dari semua fraksi di DPRD Sulteng, namun semua fraksi pada akhirnya menerima nota pengantar keuangan GUbernur terhadap APBD Perubahan tahun 2018. FUL

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Monopoli Harga, TBS Petani Dihargai Rp700

FOTO ; ILUSTRASI PALU, SULTENGNEWS.com – Harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kecamatan …