Pendapatan Rp4,2 Triliun dan Belanja Rp4,5 Triliun, DPRD Sulteng Tetapkan APBD Tahun 2020

5 min read
0
396

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate saat menyampaikan sambutan mewakili gubernur dalam rapat peripurna penetapan APBD Sulteng tahun 2020. FOTO : MAHFUL/SULTENGNEWS.COM

PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Sulteng akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulteng tahun 2020 pada rapat paripurna, Senin malam sekitar pukul 22.00 Wita (25/11/2019).

Juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Sulteng, Muharram Nurdin dalam laporannya menyampaikan APBD Sulteng itu, terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp4.267.855.622.359 (4,2 Triliun), Belanja Daerah sebesar RpRp4.594.376.457.259 (Rp4,5 Triliun), Devisit Rp326.520.853.000 dan penerimaan daerah sebesar Rp326.520.853.000.




“Sebelum penetapan APBD ini, sudah dilakukan pembahasan terlebih dahulu ditingkat komisi, lalu ditingkat badan anggaran dan akhirnya ditetapkan menjadi APBD tahun 2020,” ujar Muharram Nurdin.

Dalam kesempatan itu, wakil ketua DPRD Sulteng ini menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian semua pihak.

Pertama, anggaran pilkada tahun 2020 diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan rasionalisasi sesuai dengan paraturan perundang – undangan. Hasil dari rasionalisasi tersebut, digeser pada belanja publik yang lebih prioritas.

“Dengan demikian, komposisi belanja pada RAPBD tahun anggaran 2020 tidak mengalami perubahan jumlah, kecuali hanya pergeseran alokasi anggaran pilkada tahun 2020,” kata Muharram Nurdin.

Dua, diharapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan disetiap organisasi perangkat daerah, penganggarannya lebih efektif, efisien, transparan, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

Tiga, diharapkan juga perhatian lebih dari pemeritah untuk penyelesaian pembangunan di daerah yang terdampak bencana, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hunian, tempat tinggal yang layak serta sarana dan prasarana publik yang memadai, sehingga pembangunan diharapat secepatnya diselesaikan.




Empat, diharapkan kepada organisasi perangkat daerah dalam menyusun program agar dapat memperhatikan hasil – hasil reses dan koordinasi dalam daerah serta koordinasi luar daerah yang dilaksanakan DPRD Sulteng sebagai salah satu acuan penyusunan APBD.

Lima, dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020 masih ditemukan kebijakan penganggaran yang belum memenuhi ketentuan perundang – undangan, maka badan anggaran DPRD menyarankan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bahwa hal – hal tersebut tidak lagi terulang dimasa – masa yang akan datang.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Hidayat Lamakarate dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sesuai makanisme, APBD yang telah ditetapkan itu akan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk dievaluasi dengan tujuan tercapai keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keselarasan antara kepentingan publik dan kepantingan aparatur, serta melihat apa yang telah dususun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan atau aturan daerah lainnya. Atas hasil evaluasi Kementria Dalam Negeri, selanjutnya gebernur menetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur.




“Dalam pembahasan RAPD ini, saya menyadari telah banyak menyita waktu, tenaga dan pikiran para anggota dewan yang terhormat. Bahkan terkadang timbul perbedaan – perbedaan pendapat yang alot, kesemuanya itu semata – mata di dorong oleh semangat demokrasi, tanggungjawab dan keinginan luhur dari kita semua untuk menghasilkan APBD yang signifikan baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dengan mengedepankan prinsip anggaran transparansi dan akuntabel, anggaran disiplin, anggaran berkeadilan, anggaran evesiansi dan efektifikatas,” kata Hidayat yang hadir mewakili gunernur.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira itu, dihadiri lebih dari 30 Anggota DPRD Sulteng, tiga Wakil Ketua DPRD Sulteng, serta para Kepala Dinas di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Diakhir sidang, DPRD Sulteng yang diwakili unsur pimpinan bersama Pemerintah Provinsi Sulteng yang diwakili Sekprov, menandatangani berita acara kesepakatan bersama selesainya pembahasan APBD Sulteng tahun 2020. FUL

 

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Asal Usul Nama Rusdy Mastura

Sore itu di tepian Pantai Kayamanya, Kabupaten Poso. Pria berkulit gelap dengan senyum yan…