PAL Batas Sulteng-Sulbar Harus Disegerakan

3 min read
0
97

Anggota DPRD Sulteng saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulteng serta para petani di Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala. FOTO : IST

PALU, SULTENGNEWS.com – Ketidakjelasan PAL batas wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, dinilai menjadi penyebab utama petani dikriminalisasi oleh PT. Mamuang – salah satu grup perusahaan PT. Astra Agro Lestari Tbk yang memiliki Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Wilayah Kabupaten Memuju Utara Sulawesi Barat.

Klaim sepihak perusahaan inilah yang selalu dijadikan alasan melaporkan  petani ke Polres Pasangkayu dengan tuduhan yang direkayasa seperti pencurian buah sawit, pengrusakan aset perusahaan dan lain-lain.

Ironisnya, aparat penegak hukum dengan mudahnya memproses aduan tersebut dan menjadikan petani sebagai pesakitan. Padahal jauh sebelum perusahaan ini mendapatkan Izin HGU, petani Kecamatan Riopakava sudah memanfaatkan lahan perkebunan yang ada.

Masalah PAL batas ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan Esekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (ED Walhi Sulteng), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), KOMIU dan perwakilan warga Kecamatan Riopakava di Baruga Pertemuan DPRD, Selasa (18/9/2018).

Direktur ED Walhi, Aries Bira menjelaskan persoalan Pal batas ini yang seharusnya dituntaskan secepatnya. Sebab  masalah ini sudah terjadi sejak 2016 lalu dan kriminalisasi petani terus menerus terjadi.

Anehnya, di proses persidangan pihak PT. Mamuang tidak mampu menujukkan bukti otentik bahwa kebun milik petani adalah wilayah HGU yang dipunyai. Namun hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu  malah memvonis 4 orang petani dengan vonis bersalah.

Sementara Ketua Komisi II, Lukky Semen yang memimpin jalannya RDP menjelaskan perlunya segera pemerintah daerah melakukan upaya percepatan penuntasan PAL batas wilayah. Karena ini menyangkut perlindungan atas hak hidup warga. Sebab bagaimana mungkin ada perusahaan yang izinnya di wilayah Sulawesi Barat sampai jauh masuk ke wilayah Sulawesi Tengah.

“Yang jelas permasalahan yang disampaikan ini, kami akan tindaklanjuti secepatnya.  Apalagi, kasus ini sudah berlangsung lama. Mohon dukungan dari semua pihak kita akan mendesak pemerintah daerah menyelesaikannya, termasuk kita akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika dipandang perlu,” kata Ketua Fraksi PDIP itu. */FUL

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Wawali Palu ‘Pasha Ungu’ Nyatakan Siap Mundur

PALU, SULTENGNEWS.com – Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pa…