KPU Parimo Gelar Sosialisasi Teknis Pencalonan Pilkada

4 min read
0
118

SULTENGNEWS.com  – Komisis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis (16/11/2017) menggelar sosialisasi teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini diantaranya Ketua KPU Sulteng Sahran Raden, Anggota KPU Sulteng Devisi Teknis Pemilu Samsul Y Gafur dan Ketua KPU Parimo Amelia Idris.

Sedangkan peserta yang hadir diantaranya jajaran KPU Parimo, semua Partai Politik (Parpol) di Parigi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

Ketua KPU Sulteng, Sahran Raden dalam penjelasannya mengatakan, ada beberapa syarat pencalona Bupati dan Wakil Bupati yang harus dipenuhi baik melalui Parpol maupun jalur perseorangan. Untuk jalur Parpol, harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen akumulasi suara Pemilu 2014. Artinya kalau terkait dengan 20 persen kursi, maka Parpol dan Gabungan Parpol harus memiliki 8 Kursi dari 40 kursi di DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

“Jika melalui jalur perseorangan, maka bakal calon perseorangan harus memenuhi syarat minimal dukungan 25.580 dukungan yang  tersebar di 12 kecamatan sesuai dengan pemenuhan Uundang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan sesuai PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018,” terang Sahran Raden melalui rilis yang dikirim ke redaksi.

Dikatakan, Pilkada di Sulteng memasuki gelombang ke 3 dari Pilkada serentak nasional. Untuk tahun 2018 mendatang, di Sulteng akan dilaksanakan di tiga kabupaten yakni Parimo, Donggala dan Morowali.

“Setiap tahapan dalam Pilkada serentak, disadari memiliki potensi masalahnya masing masing, termasuk tahapan pencalonan,” teranyanya.

Berdasarkan pengalaman Pilkada 2015 dan 2017 beberapa permasalahan yang muncul selama pecalonan yakni terkait dengan dualisme kepengurusan parpol,

tidak terpenuhinya syarat calon yakni calon terpidana, laporan pajak serta

tidak terpenuhinya jumlah minimal dukungan calon perseorangan. Dari beberapa potensi permasalahan tersebut, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Parimo melaksnakan 5 poin antisipasi diantaranya. Pertama, melaksanakan sosialisasi, bimtek dan rakor sebagai sarana bagi KPU Parimo untuk memberikan konsistensi pemahaman regulasi kepada semua pihak yg diharapkan terjadinya kesepahaman bersama terkait dengan regulasi pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Parimo tahun 2018.

Kedua, KPU Parimo berkonsultasi untuk  melakukan tertib adminitrasi dan dokumentasi yang mendukung kegiatan pencalonan sebagai salah satu proses dalam membangun kinerja kepemiluan dengan baik dan berkualitas. Ketiga, kebijakan transparnasi, akuntabel dan profesional perlu diimplementasikan ke dalam teknis penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Parigi Moutong.

Keempat, melaksanakan standarisasi prosedur kualitas kerja KPU Parimo sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan dan Peraturan KPU serta kebijakan lainnya. Kelima, KPU Provinsi asulteng melaksanakan asistensi kerja, supervisi dan monitoring serta konsultasi dan  kordinasi teknis untuk memenuhi keprofesionalitasan penyelenggara Pemilu. FUL

Load More Related Articles
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Aliansi Masyarakat Sulteng Cinta Damai, Tolak Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Palu

Aliansi Masyarakat Sulteng Cinta Damai, Tolak Deklarasi #2019 Ganti Presiden di Palu PALU,…