KPU Palu Lakukan Penataan Logistik Pemilu 2019

4 min read
0
209

Para staf KPU Kota Palu saat melakukan penataan logistik Pemilu tahun 2019 di gudang milik KPU Kota Palu. FOTO : DOKUMEN KPU PALU

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, melakukan penataan logistik Pemilu 2019 yang telah selesai digunakan pada 17 April 2019 lalu.

Giat penataan logistik hasil Pemilu 2019, dimulai pada Selasa, 26 November 2019 dengan melakukan pengosongan isi kotak suara yang telah diisi satu bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan secara bertahap yang terlebih dahulu melaksanakan sumpah/janji apabila tdk terdapat sengketa dan/atau apabila terdapat sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.




“Teknis pengelolaannya yaitu isi kotak suara, dimasukkan kedalam kantong plastik untuk setiap TPS dan diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS dan kotak suara yang telah dikosongkan agar dapat dilipat dan disusun secara rapi,” ujar ketua KPU Palu, Agussalim Wahid melalui rilis yang diterima media ini, Kamis (28/11/2019).

Selanjutnya kata Agussalim Wahid, KPU Palu mengusulkan penghapusan kotak suara dan bilik suara Pemilu tahun 2019 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI dengan melampirkan rekapitulasi laporan kondisi kotak dan bilik suara logistik KPU Pemilu tahun 2019 yang akan dijual/dihapuskan.

Mekanisme ijin usul penyampaian penjualan/penghapusan kotak suara dan bilik suara Pemilu tahun 2019, sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU Nomor 1166/SJ/IX/2016 perihal penyampaian ijin usul pemusnahan/penghapusan logistik Pemilu tahun 2019 dan Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan/Penjualannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN).

“KPU Kota Palu mengajukan penjualan logistik Pemilu yang mempunyai nilai arsip setelah memenuhi jadwal retensi arsip, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum,” terang Agussalim Wahid.

Dikatakan, berdasarkan Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Infonesia (ANRI) Nomor : 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor : 02 Tahun 2012 tentang penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu, disebutkan bahwa izin pemusnahan arsip Pemilu dilaksanakan olek KPU RI setelah mendapat pertimbangan panitia penilai arsip yang dibentuk KPU RI atas persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.




KPU RI telah menyurat dengan surat Sekretaris Jendral KPU RI kepada Kepala ANRI Nomor : 1320/TU.01-SD/04/SJ/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal permohonan izin Pemusnahan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.

“Apabila permohonan ijin pemusnahan Surat Suara Pemilu tahun 2019 secara resmi disetujui oleh ANRI, maka KPU RI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemusnahan Surat Suara Pemilu tahun 2019,” tandas komisioner yang telah menjabat dua periode ini. FUL

Load More Related Articles
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Lauching Pilkada Sulteng Dilaksanakan 15 Desember 2019

PALU, SULTENGNEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulten…