Kinerja Semua Daerah Belum Efektif

5 min read
0
569

Wakil Bupati Tolitoli, Abdul Rahman H. Budding bersama Ketua DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif saat menandatangani Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Sulteng, Jumat (5/1/2018). FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja pemerintah daerah tahun 2017, Jumat (5/1/2018). Hasilnya, kinerja semua daerah dinyatakan belum efektif.

Daerah – daerah yang menerima LHP atas kinerja tahun 2017 yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tojo Una – Una dan Kabupaten Banggai Laut (Balut).

Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Drs Khabib Zainuri dalam sambutannya mengatakan, sedikitnya ada empat item fokus pemeriksaan BPK untuk semua daerah yang telah diserahkan.  Pertama, kinerja atas efektivitas pemenuhan dan distribusi guru dan tenaga pendidik Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai 2017 pada Pemprov Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala. Kedua, kinerja atas efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017 pada Pemkab Banggai Laut dan Pemkab Tojo Una –Una. Ketiga, kinerja atas pengelolaan aset tetap Tahun Anggaran (TA) 2016 dan TA 2017 sempai dengan semester 1 2017 pada Pemkab Tolitoli. Keempat, kinerja pengelolaan transportasi umum dalam kota Tahun Anggaran (TA) 2016 dan TA 2017 sampai semester 1 tahun 2017 pada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Bupati Donggala, Drs Kasman Lassa bersama Wakil Ketua DPRD Donggala Sofyan Lembah menendatangani berita acara LHP kinerja Pemkab Donggala. FOTO : MAHFUL/SN 

 “Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tidak efektif dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik yang profesional dalam kurun waktu 2015, 2016 dan semester 1 tahun 2017,” ujar Khabib Zainuri dalam sambutannya.

Wakil Bupati Tojo Una – Una, AS Lasimpala bersama Wakil Ketua DPRD Touna menandatangani berita acara LHP kinerja Pemkab Touna. FOTO : MAHFUL/SN 

Untuk pemerksaan kinerja efektivitas pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017, ada dua obyek pemeriksaan yaitu Pemkab Touna dan Banggai Laut. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPK menyampaikan bahwa pengelolaan obat dalam rangka program JKN untuk dua kabupaten sama – sama kurang efektif.

Terkait dengan pemeriksaan kinerja pengelolaan transportasi di Kota Palu, BPK menganggap pengelolaan transportasi umum di Kota Palu belum sepenuhnya nyaman, aman dan terjangkau olah masyarakat. Untuk itu, Pemkot Palu berkewajiban menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Sekretais Daerah (Sekda) Kota Palu, Asri SH bersama Wakil Ketua DPRD Kota Palu Basmin H Karim menandatangani berita acara LHP kinerja Pemkot Palu. FOTO : MAHFUL/SN 

“Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan transportasi umum di Kota Palu Tahun Anggaran 2016 dan 2017, menunjukan bahwa pengelolaan transportasi umum di Kota Palu balum sepenuhnya efektif,” ujar Kepala BPK itu.

Sedangkan untuk Kabupaten Tolitoli, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan aset atas Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Tolitoli. Hal inilah yang mendasari Pemkab Tolitoli memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

“Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan aset tetap tahun 2016 dan semester 1 tahun 2017 Pemkab Tolitoli tidak efektif,” katanya.

Sekretais Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Laut bersama Ketua DPRD Banggai Laut menandatangani berita acara LHP kinerja Pemkab Banggai Laut. FOTO : MAHFUL/SN 

Selanjutnya, BPK meminta pemerintah daerah serta instansi terkait untuk menindak lajuti sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP pemeriksaan serta wajid disampaikan kepada BPK paling lama 60 hari setelah laporan diserahkan.

“Kami tegaskan kembali bahwa keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi yang kami berikan dapat ditindaklanjuti,” tutupnya. FUL

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Gubernur Putuskan Penundaan Kredit Bank dan Leasing

Ketua Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng, Sunardi Katili bersama para pengur…