Kepala Madrasah Swasta Harus Dijabat Pegawai Non PNS

4 min read
0
531

Keterangan Foto :

Para Siswa dan Siswi Madrasa Tsanawiyah saat mengikuti proses belajar mengajar. FOTO : IST

TOLITOLI, SULTENGNEWS.com – Berdasarkan Peraturan Mentri Agama (PMA) nomor 29 tahun 2014 tentang Kepala Madrasah, disebutkan bahwa semua Kepala Madrasa Swasta dialihkan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke pegawai non PNS.

Sementara terkait pengangkatan Kepala Madrasah, diserahkan ke masing – masing kepada Kepala Yayasan mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tusanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tolitoli, H. Rusdin S.Ag menjelaskan, pemberhentian Kepala Madrasah PNS karena beberapa alasan dari pemerintah diantaranya karena permohonan sendiri, masa penugasan berakhir, telah mencapai batas usia pensiun dari jabatan fungsional guru, diangkat pada jabatan lain, dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat, dinilai berkinerja kurang, berhalangan tetap karena tugas belajar paling sedikit selama enam bulan dan meninggal dunia.

Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tolitoli, H. Rusdin S.Ag

“Kami melakukan kebijakan ini, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat dan kami hanya menindak lanjutinya dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Sulteng agar memberhentikan kepala madrasah PNS dan digantikan oleh guru Madrasah non PNS swasta,” jelasnya.

Namun hingga kini, pihak Kemenag Tolitoli masih menunggu revisi selanjutnya dari dari Pemerintah Pusat. Dia menambahkan, Kepala Madrasah yang di angakat sebelum berlakunya PMA tersebut, tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang guru mengajar sampai paling lama tiga tahun terhitung mulai dari tanggal di undangnya PMA tersebut.

Dia mengatakan, adapun beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh guru yang telah diangkat sebagai Kepala Madrasah diantaranya beragama islam dan berakhlak mulia, mampu baca tulis al-qur’an dengan tertil, memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi, berusia paling tinggi 56 tahun, sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari doktet pemerintah, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan beberapa persyaratan lainnya sesuai dengan PMA nomor 29 tahun 2014.

Selain itu katanya, guru yang diangkat menjadi Kepala Madrasah wajib memiliki kompetensi yaitu kepribadian managerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Guru yang diankat menjadi kepala madrasah akan mendapatkan SK dari pihak yayasan yang telah mengangkatnya menjadi Kepala Madrasah.

Dia mengaku, ketentuan tersebut dilakukan bukan hanya di Kabupaten Tolitoli, tetapi seluruh kabupaten juga diberikan kebijakan itu, namun semua tergantung kebijakan dari kepala Kemenag masing-masing kabupaten.

Dia berharap, agar pihak yayasan mengangkat Kepala Madrasah yang memiliki kepedulian terhadap madrasah yang dipimpinnya serta memiliki komitmen untuk mengembangkannya. NUR

Load More Related Articles
Load More In Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Sambuat Tahun Baru Islam, TK Aisyiyah 1 Baolan Zikir Bersama

TOLITOLI, SULTENGNEWS.com – Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam,…