Kadis Pendidikan Sulteng, Usulkan Evaluasi Sistem Perekrutan Guru

3 min read
0
115

PALU, SULTENGNEWS.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Irwan Lahace, mengusulkan untuk dilakukan evaluasi sistem perekrutan tenaga guru PNS.

Pengusalan itu didasari oleh rendahnya kompetensi guru yang ada di Sulawesi Tengah, dan disinyalir oleh akibat sistem rekrutmen guru PNS yang keliru. Terutama pengangkatan guru honorer K2 menjadi guru PNS dan langsung didistribusikan tanpa terlebih dahulu melalui pelatihan untuk mendapatkan akta V. Sebagai mana diketahui, jika akta V itu adalah persyaratan menjadi seorang pengajar.

Akibatnya kata Irwan, dari hasil uji kompetensi guru-guru yang ada di Sulawesi Tengah, hanya bisa bertengker di peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan nilai 50,13 poin, satu tingkat di bawah Sulawesi Barat 50,15 poin dan di atas satu digit dari Papua Barat 49,13 poin.

“Kita hanya bisa satu digit diatas Papua Barat, secara kuantitatif memang guru kita sudah sarjana, tapi kualitasnya masih sangat rendah,” jelas Irwan Lahace, saat ditemui di salah satu hotel di Kota Palu, Jumat (24/11/2017).

Hal yang sama juga perna diutarakan oleh Sekretaris PGRI Sulteng Syam Zaini, jika sistem perekrutan guru PNS perlu dievaluasi, setiap calon guru harus melewati asesmen, termasuk asesmen psikologi dan kepribadian, mengingat tanggungjawab seorang guru sangat berat.

Bahkan kata Syam Zaini, jika perlu uji kepribadian bukan hanya diperuntukan untuk calon guru saat rekrutmen, bahkan guru seniorpun harus dilakukan uji kepribadian secara berkala, minimal 5 tahun sekali. Namun ini bukan untuk mencari-cari kesalahan guru, melainkan untuk memberikan penguatan mutu untuk setiap guru.

Jika dalam uji kepribadian tersebut, ditemukan indikasi guru itu emosional dan membahayakan saat mengajar, dapat disarankan untuk tidak mengajar dalam waktu 6 bulan atau dilakukan bimbingan khusus.

Kepala SMAN 4 Palu ini mengambil contoh seperti di institusi kepolisian, sebelum anggota kepolisian memegang senjata, anggota tersebut harus melewati uji kepribadian (Psikologi). Begitu juga secara berkala setiap anggota melewati uji kepribadiaan, apakah masih layak memegang senjata atau sudah tidak layak.

“Kita bisa mengambil contoh di kepolisian, mereka itu melewati uji kepribadian, guru juga bisa melakukan itu, jangan nanti ada masalah baru kita mau salahkan guru, pada hal dari awal kita sudah salah tidak melakukan itu (uji kepribadian), baik saat rekrutmen maupun secara berkala,” tambah Syam Zaini.  AMD

Load More Related Articles
Load More In Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Pantau UNBK di Sigi

Keterangan Foto : Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah  Hj. Zalzulmida A. Djanggo…