Jual Beli Suara Dalam Pemilu Harus Ditindak Tegas

3 min read
0
266

Keterangan Foto :

Suasana Diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kota Palu di Hotel Mercure, Selasa (12/12/2017). FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – Praktik jual beli suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), sering kali mencederai hak konstitusi warga yang telah menyelurkan suaranya. Karena itu, praktik ini harus ditindak tegas.

Demikian penegasan akademisi Universitas Tadulako (Untad), Dr. Kasman Jaya Saad dalam diskusi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Palu di Hotel Mercure, Selasa (12/12/2017).

Dikatakan, dalam beberapa kali Pemilu yang telah diselenggarakan, praktik jual beli suara masih seringkali ditemukan utamanya pemilihan legislatif. Tidak jarang antar sesama calon legislatif (Caleg), saling membeli suara.

“Praktik ini, harus ditindak tegas pada Pemilu 2019 mendatang. Jika tidak, maka nilai demokrasi bisa dicederai oleh pratik – praktik yang tidak baik ini,” terang Dr. Kasman Jaya Saad dalam FGD itu.

Untuk itu kata Kasman, harus ada strategi pengawasan dan pencegahan serta melibatkan Partai Politik (Parpol), para stakeholder, serta masyarakat secara umum. Selain itu, harus ada juga semacam assesment mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga melahirkan data yang bagus untuk kepentingan pembagian C 6 atau undangan pemilih.

Sementara Dr. Irwan Waris dalam kesempatan itu mengatakan, dalam demokrasi suara rakyat adalah suara tuhan. Karena itu, kepada semua penyelenggara Pemilu agar tidak main – main dalam melaksanakan tugas, sehingga hak konstitusi warga benar – benar dapat tersalurkan.

“Perbaiki pencegahan dan jangan bangga dengan banyaknya orang yang dipenjarakan,” tegasnya.

Sedangkan Dr. Aminudin Kasim menegaskan pentingnya melakukan pemetaan potensi pelanggaran Pemilu. Beberapa diantaranya adalah pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap deklarasi Parpol atau pasangan calon Kepala Daerah. Karena itu kata Aminudin Kasim, salah satu langka yang bisa diambil Panwaslu untuk mencegah itu yakni menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta menyurati para Kepala Desa (Kades) atau lurah untuk tidak terlibat dalam setiap kegiatan Parpol.

“Bila perlu, masyarakat dilibatkan dengan cara dibuatkan alat kerja pengawasan Pemilu,” katanya.

Selain itu, Dr. Aminudin Kasim juga menegaskan agar para    anggota dewan yang terhormat jangan sampai naik dari proses yang tidak terhormat.

“Jangan dudukkan orang ditempat terhormat, dengan cara yang tidak terhormat meskipun hanya membeli satu suara saja,” tegasnya. FUL

Load More Related Articles
Load More In Politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Update Real Count C1 KPU 24 April, Data Masuk 25,92 Persen, Bandingkan Suara Jokowi – Amin VS Prabowo – Sandi

JAKARTA, SULTENGNEWS.com – Update hasil Real Count C1 KPU dari Sistem…