Home Hukum & Kriminal Izin Lingkungan PT CPM Diduga Melanggar Hukum

Izin Lingkungan PT CPM Diduga Melanggar Hukum

5 min read
0
232

PALU, SULTENGNEWS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng), menduga penerbitan izin lingkungan PT Citra Palu Mineral (PT CPM) yang diterbitkan Gubernur Sulteng melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor  660/576/ILH/DPMPTSP/2017 telah melanggar hukum.

Meneger Kampanye Eksekutif Daerah Walhi Sulteng, Stevandi menggangap ada beberapa persoalan mendasar yang lalai di perhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait penerbitan izin lingkungan tersebut. Misalnya soal Penerbitan Ini, tidak Memperhatikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.2300/MenLHK.PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X).

Menurut Stevandi, Keputusan Menteri tersebut secara teknis dijelaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam suratnya kepada Manajement PT. Citra Palu Mineral Nomor 522/26.61/Bidplan yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Perhitungan tumpang tindih Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dengan Kontrak Karya PT. Citra Palu Mineral blok 1 poboya, terdapat Hutan Primer Seluas 18.691,89 Ha dengan rincian Taman Hutan Rakyat (Tahura) seluas 4.907,11 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 11.075,26 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.495,11 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) Seluas kurang lebih 215,50 Ha.

“Sehingga dengan penerbitan Izin Lingkungan tersebut, Walhi Sulteng Menduga ada indikasi Pelanggaran hukum dalam izin lingkungan tersebut, karena lalai dan kurang memperhatikan Azas Kehatia-hatian dalam Penerbitan Izin Lingkungan PT. Citra Palu Minerals, sehingga berimplikasi pada Degradasi Hutan/Lingkungan yang berdampak serius pada Masyarakat kota Palu,” tulis Stevandi dalam siaran pers yang diterima redaksi sultengnews.com belum lama ini.

Dikatakan, manfaat hutan cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia, misalnya saja sebagai penyimpan kebutuhan air, menyerap zat beracun diudara (Polusi), mencegah banjir dan Longsor. Apalagi wilayah Poboya yang menjadi wilayah garapan PT CPM saat ini adalah penyedia air bersih buat Kota Palu.

Karena itu, Walhi menilai ada pelanggaran dari penerbitan izin terhadap PT CPM. Hal juga sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintahaan Provinsi Sulteng hanya berpihak pada keberlangsungan Modal, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap Masyarakat.

Sebagaimana diketahui, PT CPM resmi mengelola kawasan pertambangan emas di Wilayah Poboya, Kecamatan Mantikulore, Palu Sulawesi Tengah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 422.K/30.DJB/2017 yang menjadi dasar beroperasinya PT CPM.

PT CPM sendiri adalah anak perusahan dari Bumi Resources Tbk yang dimiliki Bakrie Grup. PT CPM telah mengantongi Kontrak Karya Wilayah Poboya Blok I sejak tahun 1997. Kontrak Karya ini, sudah beberapa Kali dilakukan perpanjangan dan terahir pada tahun 2016.

Sementara Wilayah Poboya sendiri dalam Peta ekspliotasi PT CPM, berada dalam Blok I yang memiliki kandung Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar. Dalam Amdalnya dijelaskan bahwa Perkiraan Pengelolaannya dikisaran 650.000 biji ton/ tahun. Apa lagi dalam keputusan Menteri ini, PT CPM akan beroperasi hingga tahun 2050 yang membuktikan bahwa prospek PT CPM di Poboya sangat menjanjikan.

Dengan ditebitkannya Izin Operasi Produksi melalui Keputusan Mentri, telah menstimuluskan jalan lebar bagi eksploitasi SDA secara besar-besaran dan dalam jangka waktu yang cukup lama. */FUL

Load More Related Articles
Load More In Hukum & Kriminal

Check Also

Warga Dondo – Tolitoli, Ditemukan Tewas di Depan Rumahnya

Keterangan Foto : Kapolsek Dondo dan warga saat mempersiapkan evakuasi korban ke Puskesmas…