Fraksi Nasdem Desak Gubernur Jalankan Inpres

3 min read
0
98

PALU, SULTENGNEWS.com – Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muh. Masykur meminta Gubernur Sulawesi Tengah segara melaksanakan  Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Ada tiga tugas mendesak yang patut disegerakan sebagai jabaran konkrit pelaksanaan Inpres No. 8/2018 tersebut, yakni soal tata kelola,  jaminan perlindungan hukum sebagai bagian dari pemberian kepastian hukum terhadap warga yang menguntungkan penghidupan di areal lingkar raksasa  perkebunan sawit, termasuk kesejahteraan bagi petani kelapa sawit.

“Sebab, alas pijak yang melatari keluarnya Inpres tersebut bukanlah sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Ada aneka sebab musabab yang dijadikan sebagai landasan pokok, khususnya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai tanggung jawab negara terhada warganya,” kata Masykur.

Menurutnya, landasan pokok inilah yang semestinya Gubernur jadikan sebagai pintu masuk untuk mulai menata maraknya investasi sawit di Sulawesi Tengah.  Bukan malah sebaliknya amat care dengan pemodal yang rakus lahan.

“Saya kira care dengan investor baik, tetapi perlindungan kepada petani juga  sangat dibutuhkan. Karena kemana lagi petani berharap ada kenyamanan hidup jika tidak ke negara via pemerintah.  Bagi petani di areal lingkar kebun raksasa sawit, rasa nyaman dan aman ini yang masih menjadi sesuatu yang mahal dan langka,” ujarnya.

 

Masykur mencontohkan, selama ini belum pernah menemukan  ada investasi perkebunan sawit yang tidak terjadi konflik. Pencaplokan tanah, kriminalisasi serta tidak adanya jaminan perlindungan harga tandan buah segar (TBS), seperti terjadi Di kabupaten  Banggai, Morowali Utara, Buol, Tolitoli dan Donggala.

Hal itu terjadi, karena posisi petani kita cenderung lemah secara politik karena tidak adanya positioning pemerintah daerah untuk petani.

Inpres ini menjadi kekuatan bagi petani kalau pemerintah daerah mampu menerjemahkannya menjadi perangkat hukum untuk mengevaluasi sistem perkebunan dan praktik hubungan Industrial yang berlaku.

Data yang terdaftar di Dinas Perkebunan menyebutkan total luas lahan dari 54 perusahaan  mencapai 713.217 hektare (sumber Antara). Sehingga sesungguhnya permasalahan sawit tidak hanya sekadar pada peremajaan sawit,  sebut Masykur.*/FUL

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

PKBI Sulteng Buka Posko Kesehatan di Empat Titik Pengungsian

Direktur PKBI Sulteng, Yospin saat berkoordinasi dengan bidan di Kelurahan Kabonena untuk …