DPRD Sulteng Bentuk Pansus Selidiki Kerusuhan Eksekusi Lahan di Tanjung Sari Luwuk

9 min read
0
977

Keterangan Foto :

Ratusan massa dari Forum Solidaritas Untuk Masyarakat Tanjung (FSUMT) melakukan unjukrasa di Gedung DPRD Sulteng untuk meminta DPRD Sulteng peduli terhadap eksekusi lahan di Tanjung Sari yang telah mengorbankan sedikitnya 1.400 warga. FOTO : MAHFUL/SN

PALU, SULTENGNEWS.com – DPRD Sulteng memutuskan akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kerusuhan eksekusi lahan di Tanjung Sari, Kabupaten Banggai yang melibatkan warga dan aparat keamanan yang mengawal jalannya eksekusi lahan, Senin (19/3/2018).

Anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma, Ismail Junus dan Dwi Astuti Ratnaningrum saat berdialog dengan perwakilan pengunjukrasa di ruang baruga DPRD Sulteng. FOTO : MAHFUL/SN

Pembentukan Pansus itu, disampaikan tiga Anggota DPRD Sulteng yakni Yahdi Basma dari partai Nasdem, Ismail Junus dari Partai Hanura dan Dwi Astuti Ratnaningrum dari Partai Gerindra saat menerima pengunjukrasa dari Forum Solidaritas Untuk Masyarakat Tanjung (FSUMT) di Gedung DPRD Sulteng, Selasa, (20/3/2018).

Dalam dialog dengan para perwakilan pengunjukrasa di Gedung Baruga DPRD Sulteng, terungkap bahwa sengketa perdata antara dua pihak di wilayah Tanjung Sari, sebenarnya tidak melibatkan 1.4000 warga Kelurahan Tanjung. Namun dampak dari putusan Pengadilan Negeri Luwuk dan Mahkamah Agung dalam perkara perdata yang terjadi tahun 1996, telah mengorbankan kurang lebih 1.400 warga dengan luas lahan yang dieksekusi mencapai 20 hektar. Padahal obyek sengketa, tidak jelasnya alias sengketa itu dalam putusan Aquo.

Tiga Anggota DPRD Sulteng yakni Yahdi Basma, Ismail Junus dan Dwi Astuti Ratnaningrum saat menemui para pengunjukrasa di Halaman Gedung DPRD Sulteng. FOTO : MAHFUL/SN

Eksekusi yang dilaksanakan pada Senin (19/3/2018) adalah eksekusi kedua kalinya yang dilakukan berdasarkan Surat Ketua PN Luwuk tertanggal 8 Maret 2018. Sedikitnya 1.000 Aparat Brimob dan aparat keamanan lainnya disiagakan di lokasi eksekusi. Pengerahan ribuan pasukan untuk mengawal jalannya eksekusi, mendapat penolakan dan perlawanan dari warga yang telah mendiami Tanjung Sari sejak puluhan tahun. Akibatnya, bentrokan antara warga yang mempertahankan lahannya dengan aparat tidak bisa dihindarkan. Puluhan warga mengalami luka – luka, akibat bentrokan dengan aparat keamanan itu.

Ketua DPRD Sulteng, Prof (Em). Aminudin Panulele menerima tiga Anggota DPRD Sulteng Yahdi Basma, Ismail Junus dan Dwi Astuti Ratnaningrum untuk melaporkan hasil pertemuan dengan para pengunjukrasa. FOTO : MAHFUL/SN

Meski mendapat perlawanan dari warga, namun eksekusi tetap saja dilakukan sehingga ribuan warga Tanjung Sari harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka kini hanya tinggal dipuing – puing reruntuhan bangunan milik mereka yang telah dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Warga mengalami kelaparan, sakit, serta luka – luka akibat tindakan represif dari aparat keamanan.

Demikianlah penjelasan para perwakilan pengunjukrasa di hadapan tiga anggota DPRD Sulteng, sehingga diputuskanlah untuk segera pembentuk Pansus untuk menyelidiki kasus eksekusi lahan yang telah mengorbankan ribuan warga.

“Jujur saya sangat sedih melihat bentrokan yang terjadi antara warga dengan aparat keamanan, mereka harus berhadapan dengan aparat bersenjata lengkap, seperti mereka para teroris saja,” ujar Ismail Junus dengan nada sedih dan mata berkaca – kaca.

Warga Tanjung Sari melakukan zikir bersama untuk menghalau jalannya eksekusi lahan yang telah mereka tinggali selama bertahun – tahun yang pada akhirnya berakhir dengan bentrokan dengan aparat keamanan. FOTO : IST   

“Mereka diperlakukan seperti binatang saja, padahal mereka mempertahankan tanah milik mereka yang juga telah memiliki sertifikat,” tambahnya.

Sementara Yahdi Basma, menawarkan lima opsi kesepakatan yang nantinya akan dituangkan kedalam sebuah keputusan DPRD Sulteng sebagai respon atas eksekusi lahan di Tanjung Sari yang telah mengorbankan ribuan warga.

“Terkait dengan empat tuntutan kawan – kawan semua, poin satu yakni copot Kapolres bukan merupakan domain DPRD Sulteng serta poin dua yakni turunkan Bupati Banggai Herwin Yatim juga bukan domain DPRD Sulteng. Karena itu, saya menawarga untuk dua poin tersebut, bunyinya meminta Kapolri melalui Polda untuk melakukan evaluasi serius atas kinerja Kapolres Banggai dan poin dua meminta Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mengevaluasi serius kinerja Bupati Herwin Yatim atas eksekusi lahan di Tanjung Sari,” ujar Anggota DPRD asal Partai Nasdem ini.

Sementara Asisten III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Mulyono yang hadir dalam dialog dengan perwakilan pengunjukrasa, mengapresiasi kehadiran forum yang memperjuangkan nasib warga yang menjadi korban eksekusi lahan di Tanjung Sari, Luwuk.

“Saya atas nama pemerintah Sulawesi Tengah, mendukung upaya pembentukan Pansus dan kesepakatan bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami warga Tanjung Sari, Kota Luwuk,” tandasnya. FUL

Berikut Poin – Poin Rumusan Kesepakatan Antara DPRD Sulteng dengan Pengunjukrasa :

  1. Meminta sesegera mungkin DPRD Provinsi bentuk PANSUS TANAH TANJUNG untuk produksi keputusan politik yg berkeadilan dalam Kasus ini.
  2. Mendesak Institusi PERADILAN (PN Luwuk, PT Sulteng & Mahkamah Agung) untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi Tanah Tanjung s/d adanya keputusan yg adil & beradab.
  3. Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri & Pemerintah Provinsi untuk memeriksa serius kinerja BUPATI BANGGAI, & kepada POLRI/MAPOLDA Sulteng untuk memeriksa serius kinerja KAPOLRES BANGGAI, ke-2nya terkait penangan Kasus Tanah Tanjung.
  4. Meminta dengan sangat, agar dalam 1×7 jam ini, Pihak TNI/POLRI menarik Aparatnya di Tanjung, agar segera tercipta situasi lebih kondusif dan tenang. Atas dasar & alasan apapun, tindakan represif tidak boleh diterapkan dalam penyelesaian problem masyarakat, apalagi jika hal-ikhwal tsb tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan Pembangunan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.
  5. Terhadap warga masyarakat Tanjung yg sejak kemarin melakukan Aksi Damai Pertahankan TANAH nya, wajib bagi PEMKAB Banggai merehabilitir atas semua dampak medis & psikologis yg menyertai.
Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Pemprov Sulteng Bersama Lebah Madu Gelar CCM Saat HUT Sulteng

Keterangan Foto : Suasana diskusi bersama antara Direktur Lembah Madu sebagai Ivent Organi…