BPJS Kesehatan Masih Berutang 46 Miliar di Undata dan Madani

7 min read
0
832

FOTO ILUSTRASI : Pelayanan BPJS Kesehatan. 

PALU, SULTENGNEWS.COM – BPJS Kesehatan Cabang Palu hingga November 2019 ini, masih memiliki utang sebesar Rp46 Miliar di Rumah Sakit (RS) Undata dan RS Madani dengan rincian Rp34 Miliar di RS Undata dan Rp12 Miliar di RS Madani.

Suasana rapat komisi IV DPRD Sulteng bersama mitra kerjanya Rumah Sakit (RS) Undata dan RS Madani di ruang sidang utama DPRD Sultegng. FOTO : MAHFUL/SN

Hal itu terungkap dalam rapat komisi IV DPRD Sulteng bersama Direktur RS Undata dan Direktur RS Madani yang merupakan mitra dari Komisi IV di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Jumat (15/11/2019).

Direktur RS Undata, dr. I Komang Adi Sujendra dalam kesempatan ini menyampaikan, pada penyusunan anggaran di RS Undata tahun 2019, diasumsikan pendapatan bisa mencapai Rp110 Miliar.




Namun dengan situasi dan kondisi yang baru pulih dari bencana besar tahun 2018 lalu, sepertinya akan sulit bisa tercapai.
Apalagi, RS Undata hanya menerima rujukan dari rumah sakit tipe C yang tidak sanggup menangani pasien. Yang paling krusial lagi, tertundanya pembayara dari PBJS Kesehatan setiap bulannya yang merupakan sumber pendapatan utama RS Undata.

“Kalau kita perkirakan jumlah sesungguhnya, hutang BPJS Kesehatan hingga Oktober 2019 sudah mencapai Rp39 Miliar. Yang dibayar baru Rp5,1 Miliar, sehingga sisanya masih tinggal Rp34 Miliar. Itulah kendala utama kami, karena utang dipihak ketiga juga sudah mencapai Rp26 Miliar,” ujar dr. I Komang Adi Sujendra dihadapan anggota Komisi IV DPRD Sulteng.

Dengan kondisi tersebut kata dr. Komang sapaan akrab Direktur Undata itu, meskipun BPJS Kesehatan lancar membayar tagihan setiap bulannya, tidak serta merta dapat menutupi semua pembiayaan di RS Undata.

Olehnya, ada usulan agar kedepannya gaji pegawai kontrak dan biaya listrik, bisa dibebankan kepada APBD, sehingga dapat meringankan beban pembaiyaan rumah sakit yang sangat besar.




Saat ini kata dr. Komang, pembayaran listrik saja mencapai Rp260 juta per bulan. Itupun belum maksimal dipakai dua gedung baru yakni gedung kamar operasi.

“Belum lagi gaji tenaga kontrak 412 orang yang terdiri dari perawat, bidan dan administrasi yang mencapai 496 juta setiap bulannya. Semua biaya itu, diambil dari hasil klaim dari BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Sementara Direktur RS Madani, dr. Nirmansyah Parampasi dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan juga masih memiliki utang sebesar Rp12 Miliar.

“Kalau BPJS lancar membayar setiap bulannya, kami tidak terlalu terganggu sebenarnya. Cuma karena BPJS juga tidak lancar membayar, sehingga pembiayaan rumah sakit juga agak sedikit sulit. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau pelayanan pasien harus tetap dilakukan,” ujar dr. Nirmansyah Parampasi.

Dikatakan, BPJS Kesehatan baru membayar tagihan Maret 2019 sebesar Rp2,2 Miliar, sementara sisanya masih berkisar Rp12 Miliar.

“Sama dengan Undata, kami di Madani juga kadang main petak umpet dengan semua rekanan, seperti pengadaan obat, karena mau tidak mau, suka tidak suka pelayanan harus tetap dilakukan,” katanya.

Apalagi kata dr. Nirmansyah, Kars (Komite Rumah Sakit) memberikan standar setinggi-tingginya dalam pelayanan. Sementara BPJS meminta serendah-rendahnya dan seefisien mungkin.

“Jika BPJS Kesehatan lancar membayar setiap bulan, maka cash flow kita tidak akan timpam seperti sekarang. Kami juga menyadari bahwa masalah BPJS ini memang masalah nasional, sehingga kami berusaha sedemikian mungkin agar jangan sampai kekosongan obat,” terangnya.

Masalah lain yang dialami RS Madani kata dr. Nirmansyah, yakni pasien sakit jiwa. Biasanya kalau ada masyarakat yang punya sudara mengalami sakit jiwa, ketika sudah sembuh mereka tidak mau lagi terima. Sementara BPJS hanya melayani maksimal 46 hari, lebih dari itu tidak ditanggung lagi.




Olehnya, dr. Nirmansyah berharap kiranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng memiliki rumah singgah untuk menampung sementara pasien jiwa, sehingga orang-orang yang tidak diterima lagi keluarganya itu bisa dititip di rumah singgah itu. Nanti setelah dua minggu, pasien bisa kembali lagi ka RS Madani, karena aturan BPJS bisa dilayani lagi setelah 2 minggu di luar rumah sakit. Jika ada rumah singgah, tidak terlalu beban bagi rumah sakit.

“Jujur saja, pasien jiwa itu kita kasih makanan sisa dari yang sudah habis dibagi ke yang lain, tapi bukan makanan sisa dari pasien lain. Pasien jiwa biaya makan sesuai pagu sebesar Rp45.000 untuk 3 kali makan per satu pasien, itupun diluar obat. Selama ini kita harus menanggung makanan dan obatnya, sehingga kedepan kita berharap ada rumah singgah,” tutupnya. FUL

Load More Related Articles
Load More In Sulteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Asal Usul Nama Rusdy Mastura

Sore itu di tepian Pantai Kayamanya, Kabupaten Poso. Pria berkulit gelap dengan senyum yan…