Banyak Lulusan SMK di Palu Menganggur

3 min read
0
138

PALU, SULTENGNEWS.com – Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Khatijah Yahya menanggapi tingginya kontribusi SMK pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulteng Tahun 2017.

Berdasarkan data dari BPS Sulteng bulan Agustus 2017, dilihat dari tingkat pendidikan, SMK paling besar berkontribusi hingga mencapai 6, 67 persen, urutan kedua SMA sebesar 6,64 persen.

Khatijah menuturkan, jika itu disebabkan kurangnya lapangan kerja di Sulteng, seperti industri garmen dan industri pabrik lainnya sebagai tempat serapan tenaga kerja, seperti pulau Jawa, dimana lulusan SMKnya sebagaian besar terserap di dunia industri.

Sementara setiap tahun puluhan SMK di Sulawesi Tengah terus meluluskan ratusan hingga ribuan alumni. “Lulusan mau lari kemana, setiap tahun SMK mencetak tenaga kerja, tapi lapangan kerja sebagai tempat pengguna tidak ada, tentu kalau tidak kuliah yang nganggur,”tutur Khatijah, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (20/11/2017).

Olehnya itu kata Khatijah, lapangan kerja harus ada dan tersedia, jika lapangan kerja banyak tentu lulusan SMK sebagai tenaga tehnis yang siap kerja itu tidak ada yang menganggur. Satu-satunya cara kata Khatijah, jika memang belum tersedia banyak lapangan kerja di Sulawesi Tengah, pemerintah harus bisa melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) yang diakui Negara, agar bisa digunakan mencari kerja di luar daerah.

Sebab jika hanya menggunakan Ijazah dan sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan perusahaan tempat mereka magang, belum bisa dijadikan bukti dan pegangan atas komptensi mereka, karena belum mendapatkan pengakuan Negara. Beda dengan sertifikat yang berlisensi LSP P1, justru itu yang bisa digunakan sebagai modal nantinya saat mencari pekerjaan, Ijazah hanya sebagai pelengkap persyaratan.

“Saat ini sudah ada empat SMK yang diajukan sebagai Tempat Ujian Komptensi (TUK) yang berlisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) yang diakui negara, masing-masing SMK Negeri 2 Palu, SMK Negeri 3 Palu, SMK Negeri 1 Luwuk, dan SMK Negeri 1 Tolitoli,” semoga itu bisa diterima pemerintah,” tambah Khatijah.

Jika itu bisa diterima oleh pemerintah, tidak perlu lagi siswa SMK keluar daerah dan mengeluarkan biaya besar agar memiliki sertifikat berlisensi LSP P1 yang diakui negera dan bisa lebih mudah mencari pekerjaan dan mengurangi kontribusinya pada TPT.  AMD

Load More Related Articles
Load More In Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga...

Sambuat Tahun Baru Islam, TK Aisyiyah 1 Baolan Zikir Bersama

TOLITOLI, SULTENGNEWS.com – Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Islam,…